Menurut ia, setidaknya ada empat indikator yang membuat pandangan tentang evaluasi sistem pemilu itu senada, yakni pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal parliamentary treshold.
Kemudian, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menilai bahwa sistem demokrasi di Indonesia ini noisy. Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun menyampaikan bahwa proses demokrasi ini mahal.
Terakhir, lanjut Doli, putusan MK soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang memiliki tiga dissenting opinion dari hakim konstitusi yang menyebut sistem pemilu perlu dievaluasi.
Selain itu, sistem pemilu yang baik pun nantinya tidak akan berjalan optimal jika penyelenggara pemilunya tidak baik. Maka, selain sistem, kualitas penyelenggara pemilu juga perlu terjaga.
Doli tak menampik telah mendengar adanya indikasi hal-hal yang tidak wajar tentang penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah.
