Buntut Beredarnya Proses Pemingsanan Sapi, PPSDS Desak Pemerintah Evaluasi PDRPH Jatim

- Editor

Rabu, 25 September 2024 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif.

ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif.

SURABAYA, Mediakarya – Beredarnya potongan video yang tengah viral di sosial media (sosmed) tentang proses pemingsanan (stunning) Sapi Brahman Cross (BX) oleh oknum jagal, di Perusahan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Pegirian Surabaya mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif. Menurut dia, pemingsanan merupakan salah satu proses sebelum disembelih.

Oleh karena itu, Muthowif  mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh. Sebab proses pemingsanan (stunning) bukan untuk membunuh sapi akan tetapi alat untuk merubuhkan sapi sebelum disembelih.

Mengingat sapi BX tidak ada tali di telinga (congar), seperti sapi-sapi yang ada di Indonesia, sehingga untuk merubuhkan membutuhkan alat bantu. Di RPH Surabaya menggunakan alat bantu Stunning.

“Terlepas dari masalah cara pemingsanan, yang menjadi masalah mendasar, dan harus diusut sampai tuntas adalah kenapa sekarang di PD RPH Surabaya menyembelih sapi BX dipotong yang sebenarnya didatangkan dari luar Jawa Timur,” kata  Muthowif dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga:  Pandemi Covid-19 Percepat Disrupsi Digital

Dia juga mempertanyakan terkait dengan sapi BX yang dipotong di PD RPH tersebut, apakah sudah memiliki surat izin memasukan dan disembelih di PD RPH Surabaya atau tidak.

“Kalau tidak ada surat-suratnya yang resmi, sangat disayangkan PD RPH Surabaya menerima sapi-sapi yang tidak resmi disembelih,” ungkapnya.

Selain itu, Muthowif juga sangat menyangkan kinerja PD RPH yang kurang maksimal. “Padahal pegawai PD RPH sangat banyak, mereka kemana semuanya kok bisa ada orang ambil video dan beredar bebas,” tanya Muthowif.

Untuk itu, dia berpandangan bahwa sudah waktunya pihak manajemen PDRPH dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kedatangan sapi, pelayanan sebelum disembelih dan pelayan sesudah disembelih sebelum dibawa ke pasar tradisional untuk dijual.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

AJI-IJTI dan KKJ Desak Kapolda Sultra Usut Tuntas Kekerasan Jurnalis di Polres Baubau
Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah
Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat
Jaga Keselamatan Berlayar, Satpolairud Polres Nias Selatan Imbau Patuhu SOP Pelaut
Kendalikan Alih Fungsi Lahan, Pemkab Nisel Gelar Uji Publik Raperda LP2B
Lewat Program Polantas Karib, Polres Nias Selatan Tanamkan Kesadaran Berkendara Sejak Dini
Negara Darurat Cognitif Reselience
Patroli Sat Samapta Polres Nias Selatan, Ciptakan Kamtibmas Kondusif

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:58 WIB

AJI-IJTI dan KKJ Desak Kapolda Sultra Usut Tuntas Kekerasan Jurnalis di Polres Baubau

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:30 WIB

Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:33 WIB

Jaga Keselamatan Berlayar, Satpolairud Polres Nias Selatan Imbau Patuhu SOP Pelaut

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Kendalikan Alih Fungsi Lahan, Pemkab Nisel Gelar Uji Publik Raperda LP2B

Berita Terbaru

Ilustrasi (Istimewa)

Opini

Agensi Ekonomi Heterodoks di Indonesia

Jumat, 9 Okt 2026 - 18:55 WIB