JAKARTA, Mediakarya – Ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk menilai Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor : 28/SE/2024, sangatlah sesat.
Dimana tanggal 23 Oktober 2024, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta saat itu, membuat aturan baru yang sesat, dengan mengeluarkan aturan baru, Provinsi DKI Jakarta Nomor : 11/SE/2024, tanggal 06 November 2024 Tentang Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pejabat Pengadaan.
“Alhasil dari SE yang telah dikeluarkan pejabat pengadaan barang dan jasa saat itu, membuahkan kebocoran informasi, dan keterlambatan proses pekerjaan, dikarenakan rumitnya kordinasi dengan petugas pengadaan barang dan jasa yang telah diubah semena-mena tanpa memenuhi sumber daya manusia (SDM) yang memumpuni di bidangnya,”ujar Amos dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (29/6).
Dari kondisi ini Amos menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta, untuk meninjau ulang dengan mencabut SE Sekda DKI Jakarta Nomor : 28/SE/2024, tersebut.
“Dikarenakan, SE tersebut sangatlah sesat penerapannya, dan mempunyai celah akan adanya kebocoran informasi, sehingga para pejabat pembuat komitmen (PPPK) di masing masing SKPD, urung kerja tepat waktu, walaupun gravik kurva S, akan kegiatan pemeliharaan, semestinya sudah dapat dilelang,”ujarnya lagi.
Amos berharap dibawah kepemimpinan Kepala BPPBJ yang baru Bapak Sony dan Sekretaris Daerah Bapak Marullah Matali, dapat segera mencabut Surat Edaran tersebut.
“Agar para pejabat pengadaan dapat kerja tepat sasaran membangun jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta dapat bangga akan kinerja anak buahnya yang baru saja dilantik,” ungkapnya. (dri)
