“Kehadiran KPK dalam forum ini untuk membangun harapan dan KPK akan mengawal tugas serta fungsi kita sesuai dengan koridor wewenang dan tanggung jawab masing-masing,” ucapnya.
Untuk itu KPK meminta pemda dan instansi terkait lainnya serta badan usaha untuk memiliki satu visi yang sama dalam mewujudkan iklim usaha Indonesia yang sehat dan adil.
“Kami harapkan pemerintah dan instansi OPD terkait agar satu nafas, yaitu memastikan prosedur dan syaratnya pasti, maka dunia usahanya menjadi fair,” katanya.
Menurut dia, yang dibutuhkan sektor usaha adalah dua hal, yaitu kepastian syarat dan prosedur serta persaingan usaha yang adil.
“Kalau dunia usaha tidak fair, rusaklah pasarnya, sehingga antara pemerintah dengan dunia usaha harus memiliki visi yang sama,” tandasnya.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno sependapat bahwa risiko yang menimpa sektor usaha, swasta dan korporasi disebabkan karena berbelitnya perizinan, praktik penyuapan dan gratifikasi.
