Mencoba Jaga Presiden Prabowo dari Risiko Fiskal Bernama Danantara

1. Merilis neraca audited secara terbuka, jika bersih, tunjukkan.
2. Mengumumkan daftar investor dan nilai investasinya, jika benar ada puluhan investor, publikasikan!
3. Tampilkan wiring capital, bukan janji, tapi uang yang sudah masuk rekening.
4. Terbitkan laporan kinerja triwulanan, transparan atau hilang kepercayaan publik
5. Bentuk firewall konflik kepentingan, tidak boleh ada pejabat yang pernah terafiliasi dengan emiten yang kini masuk dalam proyek serupa.

Jika Presiden tidak melihat buktinya….…maka publik berhak bertanya:

1. Apakah Danantara sedang membangun nilai atau membangun citra?
2. Apakah Danantara mengelola risiko atau mencuci risiko
3. Apakah Danantara lembaga negara atau arena para pemain lama?
4. Apakah Danantara menciptakan nilai tambah atau menyiapkan APBN sebagai penyangga kerugian?

Karena: “Tidak ada lembaga investasi yang kredibel
jika neracanya sembunyi.”

Rekomendasi IAW

1. Audit kinerja prospektif BPK wajib dilakukan sebelum proyek WtE jalan.
2. Supervisi OJK atas independensi auditor untuk mencegah overreach Danantara.
3. Hak angket DPR untuk menilai risiko fiskal Danantara.
4. Publikasi dokumen pertemuan 17 KAP demi transparansi total
5. Review semua proyek WtE untuk menghentikan potensi jebakan APBN.

Penutup

Danantara punya potensi besar. Indonesia butuh lembaga investasi modern. Presiden butuh mesin pembangunan yang bersih. Daerah butuh mitra yang tidak membebani APBD. Publik butuh transparansi.

Tetapi potensi besar bisa berubah menjadi bencana fiskal jika:

• Klaim tidak dibuktikan,
• Konflik kepentingan tidak disterilkan,
•  Laporan keuangan tidak diaudit dengan benar,
•  Risiko ditanggung negara, keuntungan dinikmati korporasi.

Danantara harus memilih, menjadi lembaga yang membangun masa depan Indonesia, atau lembaga yang mengulangi kesalahan masa lalu.

“Hijau itu baik. Tapi kalau hijau hanya menutupi risiko merah, itu bukan transisi energi, itu hanya manipulasi persepsi.”

Danantara harus tampil dengan data, bukan retorika. Karena hanya data yang bisa menyelamatkan Danantara dan menyelamatkan Presiden.