Mencoba Jaga Presiden Prabowo dari Risiko Fiskal Bernama Danantara

Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

Di negeri ini, tidak ada yang lebih cepat menyebar selain sebuah klaim besar. Terutama jika klaim itu datang dari lembaga yang memegang uang negara, atau uang yang dipisahkan dari negara, tapi tanpa dokumen yang bisa diuji publik. Danantara adalah salah satunya.

Sejak kemunculannya, lembaga ini tampil sebagai wajah baru investasi Indonesia, yakni muda, agresif, hijau, futuristik. Mereka berbicara tentang modal asing, investor global, pipeline proyek, infrastruktur hijau, pendanaan cerdas.

Tapi ketika publik menengok ke neracanya, jawabannya sunyi. Yang terdengar justru gemuruh lain:

• Standby loan untuk kereta cepat Whoosh.
• Rencana talangan untuk proyek-proyek WtE.
• Klaim raksasa tentang investor, itu tanpa rincian nama, nilai, atau wiring capital.
• Pemanggilan 17 kantor akuntan publik, ini sebuah tindakan yang tidak lazim bagi lembaga investasi mana pun.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menata ulang tata kelola negara, Danantara berdiri sebagai teka-teki, apakah ia alat pembangunan masa depan, atau malah jadi bom waktu fiskal berikutnya?

Klaim investasi, heboh di panggung, sepi di neraca

Danantara berulang kali mengatakan bahwa banyak investor global berminat. Kalimatnya beragam:

“Puluhan investor sedang menjajaki kerja sama…”; “Ada pipeline investasi triliunan rupiah…”; “Banyak negara ingin menanamkan modal…”

Kalimat-kalimat itu indah. Tapi dalam audit, keindahan tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya angka. Apa yang kita temukan?

1. Tidak ada daftar investor yang dipublikasikan.
2. Tidak ada kontrak bertanda tangan dua pihak yang dipublikasikan.
3. Tidak ada laporan audited tentang nilai dana yang masuk.
4. Tidak ada ROI yang diumumkan secara publik.

Dengan kata lain: “Klaim besar tidak sama dengan modal besar. Danantara saat ini lebih banyak berbicara daripada menghitung.”

Mengukur kebenaran klaim investigasi

Alat uji IAW yang digunakan tidak bisa dibohongi, sebab secara global, klaim investasi hanya valid jika masuk salah satu dari tiga kategori ini:

1. Committed capital, ada kontrak hukum yang dapat diuji, ternyata tidak ada publikasi.
2. Wired capital, ada dana yang benar-benar masuk rekening, tetapi tidak ada angka audited.
3. Audited ROI, ada keuntungan yang masuk ke negara, namun belum ada data.

Hasilnya jelas bahwa klaim Danantara belum memenuhi standar dasar lembaga investasi negara.

Realisasi investasi

“Ada gerak, tapi tidak ada transparansi” sehingga IAW menelusuri semua jejak transaksi publik Danantara. Temuannya:

1. Ada talangan dan standby loan untuk Whoosh, ini real tapi berisiko tinggi bagi negara.
2. Ada MoU internasional, namun MoU bukan uang. MoU bukan modal. MoU adalah foto dan tanda tangan.
3. Ada keterlibatan di proyek WtE, tapi belum jelas siapa yang menanggung risiko kerugian.
4. Tidak ada bukti wiring capital dari investor asing, sebab tanpa wiring capital, klaim investasi sama dengan angan-angan.
5. Kesimpulannya, ada gerak kecil, tapi tidak ada transparansi besar.

*Kenapa ini berbahaya untuk Pemerintah?*

Presiden Prabowo sedang membangun reputasi: bersih, tegas, tidak mau dibohongi. Kalau Danantara ingin dipercaya Presiden, jawabannya bukan konferensi pers. Jawabannya hanya data.

Masalahnya: jika Presiden saja tidak melihat laporan audited Danantara…..lalu mengapa publik harus percaya klaim Danantara?

Ini pertanyaan etis. Ini pertanyaan politik. Ini pertanyaan audit.

Dan saat ini, jawabannya berdasar kajian justru membuat Presiden Prabowo berada dalam berbagai risiko: fiskal; risiko reputasi; risiko tata kelola dan risiko publik menilai bahwa pemerintah tidak transparan.

Siapa yang sedang mengintip proyek Danantara?

Banyak pihak menyebut ada “lima emiten hijau” yang sangat berminat dengan proyek-proyek Danantara, terutama WtE. Setelah diverifikasi, narasinya menjadi jelas dan rapih, yakni:

1. TOBA, akuisisi Sembcorp Environment Rp 4,77 triliun. Pandu Sjahrir, eks-Wadirut TOBA, kini dia CIO Danantara. Konflik kepentingan potensial tinggi.
2. OASA, afiliasi kuat dengan koperasi internal PLN. Mudah mendapat akses ke skema WtE. Potensi riding the wave tinggi
3. MHKI, masuk WtE tanpa pengalaman panjang.
   Diversifikasi penuh risiko.
4. HGII, modal besar, pengalaman teknis rendah.
   Aktor pasif, tapi agresif.
5. BIPI, akses infrastruktur dan logistik migas sangat kuat. Signal kapital kuat.

Simpulan IAW, kelima perusahaan ini tidak salah jika mencari peluang. Yang salah adalah jika Danantara menjadi pintu risiko negara.

Aneh dan tidak lazim

Mengapa Danantara memanggil 17 Kantor Akuntan Publik? Tindakan ini tidak ada presedennya dalam industri global, karena:

•  Sovereign Wealth Fund tidak pernah memanggil auditor massal.
• Dana investasi negara lain tidak membina auditor.
• Auditor adalah pihak independen, bukan binaan lembaga investasi.

Ini menandakan:

1. Ada kecemasan internal tentang rekayasa laporan BUMN.
2. Ada potensi intervensi independensi audit.
3. Ada kekosongan tata kelola di tubuh Danantara.

Dan ini membuka risiko hukum karena:

1. Melanggar standar independensi KAP.
2. Melanggar UU OJK.
3. Melanggar UU Keuangan Negara.

Panggilan 17 KAP adalah tanda alarm, bukan tanda tata kelola.

Sepertinya bukan itu diinginkan Presiden

Presiden ingin:
– Investasi yang membawa uang masuk.
– Pembangunan yang masuk akal.
– Keuangan negara yang aman.
– BUMN yang bersih.
– Kebijakan tanpa konflik kepentingan

Danantara seharusnya membantu Presiden, bukan membebani dengan:

1. Klaim besar tanpa data.
2. Potensi bailout.
3. Konflik kepentingan.
4. Risiko fiskal WtE.
5. Sorotan publik tanpa jawaban transparan.

Apa yang seharusnya dilakukan Danantara?

1. Merilis neraca audited secara terbuka, jika bersih, tunjukkan.
2. Mengumumkan daftar investor dan nilai investasinya, jika benar ada puluhan investor, publikasikan!
3. Tampilkan wiring capital, bukan janji, tapi uang yang sudah masuk rekening.
4. Terbitkan laporan kinerja triwulanan, transparan atau hilang kepercayaan publik
5. Bentuk firewall konflik kepentingan, tidak boleh ada pejabat yang pernah terafiliasi dengan emiten yang kini masuk dalam proyek serupa.

Jika Presiden tidak melihat buktinya….…maka publik berhak bertanya:

1. Apakah Danantara sedang membangun nilai atau membangun citra?
2. Apakah Danantara mengelola risiko atau mencuci risiko
3. Apakah Danantara lembaga negara atau arena para pemain lama?
4. Apakah Danantara menciptakan nilai tambah atau menyiapkan APBN sebagai penyangga kerugian?

Karena: “Tidak ada lembaga investasi yang kredibel
jika neracanya sembunyi.”

Rekomendasi IAW

1. Audit kinerja prospektif BPK wajib dilakukan sebelum proyek WtE jalan.
2. Supervisi OJK atas independensi auditor untuk mencegah overreach Danantara.
3. Hak angket DPR untuk menilai risiko fiskal Danantara.
4. Publikasi dokumen pertemuan 17 KAP demi transparansi total
5. Review semua proyek WtE untuk menghentikan potensi jebakan APBN.

Penutup

Danantara punya potensi besar. Indonesia butuh lembaga investasi modern. Presiden butuh mesin pembangunan yang bersih. Daerah butuh mitra yang tidak membebani APBD. Publik butuh transparansi.

Tetapi potensi besar bisa berubah menjadi bencana fiskal jika:

• Klaim tidak dibuktikan,
• Konflik kepentingan tidak disterilkan,
•  Laporan keuangan tidak diaudit dengan benar,
•  Risiko ditanggung negara, keuntungan dinikmati korporasi.

Danantara harus memilih, menjadi lembaga yang membangun masa depan Indonesia, atau lembaga yang mengulangi kesalahan masa lalu.

“Hijau itu baik. Tapi kalau hijau hanya menutupi risiko merah, itu bukan transisi energi, itu hanya manipulasi persepsi.”

Danantara harus tampil dengan data, bukan retorika. Karena hanya data yang bisa menyelamatkan Danantara dan menyelamatkan Presiden.