Pansel Godok 4 Nama Calon Sekda Kota Bekasi, Isu Kekerabatan dengan Wali Kota Mencuat

- Editor

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plaza Pemkot Bekasi (Foto: Ist)

Plaza Pemkot Bekasi (Foto: Ist)

KOTA BEKASI, Mediakarya – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memantik kritik. Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat, Deny Iskandar, menyoroti salah satu dari empat kandidat yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Adapun empat kandidat yang tengah digodok Panitia Seleksi (Pansel) melalui proses assessment untuk menggantikan Junaedi tersebut yakni Drs. Dinar Faizal Badar (Asda III), Dr. Arif Maulana, ST, MM (Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan), Muhammad Solihin, http://S.SIT, MM (Kepala Bapenda), dan satu kandidat dari luar daerah, Dede Tito Ismanto, ST, ME (Asda II Pemkot Banjar).

Deny menyebut nama Muhammad Solihin yang masuk bursa tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

“Pengusulan calon Sekda yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah dinilai tinggi berpotensi memicu konflik kepentingan di dalam birokrasi,” ujar Deny saat diminta tanggapan Mediakarya.id, Jumat (9/10/2026).

Menurut Deny, jabatan Sekda merupakan jabatan karier tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah yang berfungsi sebagai motor penggerak birokrasi, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan.

Jika diisi oleh figur yang memiliki kedekatan kekerabatan dengan kepala daerah, dampak negatifnya akan besar.

Ia membeberkan setidaknya empat risiko utama.

Pertama, melemahnya fungsi check and balances. Sekda seharusnya bersikap objektif dan mampu memberikan masukan kritis kepada kepala daerah.

Baca Juga:  Wali Kota Tetapkan Tim Penilai BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

“Hubungan kekerabatan dikhawatirkan membuat Sekda menjadi enggan atau tidak mampu menegur atau mengoreksi kebijakan kepala daerah yang keliru,” katanya.

Kedua, terganggunya prinsip meritokrasi. Pengangkatan yang diwarnai hubungan kekerabatan dapat merusak sistem penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Hal ini berpotensi mendemotivasi ASN berprestasi lainnya yang merasa peluang karir mereka tertutup oleh praktik nepotisme,” ujar Deny.

Ketiga, risiko penyalahgunaan wewenang. Kedekatan personal dinilai dapat mempermudah terjadinya kolusi dalam pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga mutasi jabatan.

Keempat, krisis kepercayaan publik. Masyarakat dan internal birokrasi akan meragukan integritas serta transparansi setiap kebijakan administrasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Deny menegaskan, secara regulasi Undang-Undang ASN setiap ASN memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi terbuka atau open bidding selama memenuhi syarat. Namun aspek etika publik dan kepatutan tetap harus menjadi pertimbangan utama.

“Demi menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi, aspek etika tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pergantian Sekda Kota Bekasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian jabatan, tetapi juga menyangkut estafet kepemimpinan birokrasi ke depan, sehingga harus dijaga transparansi dan akuntabilitasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pansel Sekda Kota Bekasi maupun Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan adanya dugaan hubungan kekerabatan salah satu calon. (Pri)

 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

FSPMI Gelar Aksi di Cikarang, Pertanyakan Lambannya Penanganan Enam Laporan di Polres Metro Bekasi
Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa
Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi
Preservasi Jalan Burangkeng–Ciledug Bakal Permudah Akses Warga ke Agrowisata Garudayaksa

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:48 WIB

FSPMI Gelar Aksi di Cikarang, Pertanyakan Lambannya Penanganan Enam Laporan di Polres Metro Bekasi

Minggu, 15 November 2026 - 14:09 WIB

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 

Kamis, 12 November 2026 - 07:15 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono

Rabu, 11 November 2026 - 20:32 WIB

Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah

Rabu, 11 November 2026 - 12:25 WIB

33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Berita Terbaru