JAKARTA, Mediakarya – Rencana Pemda DKI tidak akan menggunakan dana APBD DKI untuk mendanai pelaksanaan balap mobil formula E ditanggapi sinis penasehat Fraksi PDIP, Manuarar Siahaan.
Sebab, kata dia faktanya penggunaan APBD DKI untuk pembayaran pelaksanaan balap mobil listrik sudah dilakukan tiga tahun berturut-turut sejak 2019,2020 dan 2021.
“Saya kasihan dengan Pak Ariza yang seolah pasang badan untuk formula E. Pejabat publik kok bicara tidak menggunakan data, dan malah menjurus melakukan pembohongan publik. Seharusnya pejabat publik itu menyampaikan fakta bukannya rencana-rencana,” sindir politisi berkulit putih itu kepada wartawan, Selasa (9/5) terkait statemen Ariza yang mengklarifikasi persoalan balap mobil listrik di Jakarta itu.
Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Pemda perlu dilakukan pengujian mendalam. Untuk itu, PDIP akan mengawasi adanya pengajuan PMD oleh Jakpro di APBD mendatang.
“Fraksi PDIP di DPRD DKI akan melakukan pencoretan jika anggaran balap mobil listrik itu masuk dalam pembahasan APBD DKI 2022.Jangan coba-coba membodohi masyarakat,”tegasnya.
Sementara, terkait dengan rencana paripurna hak interpelasi yang masih menggantung. Anggota Komisi B DPRD DKI itu menyerahkan pada pimpinan dewan.
“Hirarkinya kan sudah jelas soal agenda paripurna interpelasi. Kami harapkan fraksi lain pun memiliki kesadaran yang sama dengan PDIP dan PSI untuk mengkritisi penggunaan uang rakyat yang dibayarkan lewat pajak mereka pada Pemda,” tutupnya.(Ian)
