Oleh: Tamsil Linrung (Wakil Ketua DPD RI)
Nama-nama pengganti Gibran mulai ditimang. Menguar di ruang rapat partai hingga obrolan warung kopi. Sejumlah figur digadang-gadang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ada yang disorong, ada pula yang diam-diam berharap dipinang. Sejak Gibran Rakabuming Raka mundur pada 12 November, kursi Wakil Presiden kosong dan jam konstitusi berdetak. Paling lama 60 hari harus terisi. Kursi itu bukan singgasana kedua. Ia ruang tunggu sejarah, tempat arah pemerintahan ditimbang dan kepercayaan publik diuji.
Di antara yang santer beredar adalah Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani. Lalu ada juga Amran Sulaiman, AHY, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Sultan B. Najamudin, Mahfud MD, Zulkifli Hasan, hingga Anies Baswedan. Figur-figur itu mewarnai spekulasi percakapan di ruang publik, sebelum secara resmi Presiden Prabowo Subianto menyodorkan dua nama untuk dipilih oleh MPR.
Pimpinan MPR menargetkan Wakil Presiden pengganti terpilih dan dilantik pada 2 Desember 2026 mendatang. Presiden punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 kini bukan lagi catatan konstitusi di atas kertas, melainkan jalan yang harus ditempuh.
Saya ingin mengajak kita menimang-nimang soal ini dengan kepala dingin. Bukan siapa yang pantas disorak, tetapi kriteria Wapres seperti apa yang dibutuhkan negara. Peran Wapres amat penting untuk mendampingi Presiden dalam memacu agenda pembangunan yang dalam dua tahun terakhir penuh tantangan.
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bukan pusat kekuasaan kedua. Ia adalah kekuatan pengganda. Wapres yang tepat memperluas jangkauan Presiden, menambal sisi yang tak terjangkau, dan menjahit simpul-simpul yang longgar antara pusat, daerah, parlemen, dan masyarakat. Salah memilih Wapres akan jadi beban, menjadi sumber tafsir ganda, bahkan menjadi pusat gravitasi yang menarik bandul politik ke arah lain.
Karena itu, kekosongan ini harus dibaca sebagai momentum. Momentum untuk membangun kepercayaan, menumbuhkan dukungan publik, dan menegaskan satu arah kebijakan. Pemerintahan yang kuat tidak cukup dengan program yang baik. Ia butuh pasangan kepemimpinan yang dipercaya rakyat tanpa syarat dan tanpa catatan kaki.
Pada 2024, paket Prabowo-Gibran dibaca publik sebagai paket kesinambungan. Gibran hadir bukan semata sebagai individu, melainkan sebagai representasi Jokowi dan simbol warisan masa lalu yang dibawa masuk ke pemerintahan baru. Itu fakta politik. Bukan tuduhan. Persoalannya, kesinambungan simbolik tidak selalu sejalan dengan kesinambungan kebijakan.
Dua tahun terakhir justru memperlihatkan hal sebaliknya. Presiden jelas melakukan koreksi besar-besaran. Bila kita bedah dengan kacamata ekonomi politik, arah Presiden Prabowo kerap bersilang jalan dengan warisan sebelumnya. Bahkan layak dinilai sebagai antitesis terhadap residu masa lalu. Setidaknya ada lima indikator.
Pertama, paradigma pembangunan. Era sebelumnya menempatkan investasi dan infrastruktur fisik sebagai panglima. Berbagai mega proyek mercusuar digeber sebagai etalase kinerja. Pemerintahan Prabowo menggeser titik berat ke manusia, pangan, dan kedaulatan. Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi rakyat bukan sekadar program, melainkan pergeseran filosofi. Dari beton ke manusia. Dari “bangunlah badannya ke bangunlah jiwanya”.
Kedua, disiplin fiskal dan proyek warisan. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara memangkas ruang bagi proyek-proyek jumbo. Alokasi IKN dalam APBN menyusut tajam, dari sekitar Rp44 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp15 triliun pada 2025, sebagaimana dicatat para ekonom. IKN tidak dihentikan. Tetapi posisinya kini bukan lagi prioritas. Proyek-proyek strategis nasional pun dievaluasi. Bukan lagi diberi cek kosong.
Ketiga, penguasaan sumber daya alam. Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan melahirkan Satgas yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung. Lahan di kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin yang sah diklaim kembali oleh negara. Kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam pun diperketat, dari 30 persen selama tiga bulan menjadi 100 persen selama setahun. Pesannya terang, kekayaan alam bukan komoditas yang bebas dikuasai siapa pun yang bermodal besar. Ini napas Pasal 33 UUD 1945.
Keempat, tata kelola aset negara. Penugasan kepada BUMN satu per satu digantikan oleh Danantara, super holding yang dimaksudkan mengelola aset negara secara terpusat dan profesional. Ke arah mana ia akan bermuara, kita harus mengawalnya. Tetapi arsitekturnya jelas berbeda.
Kelima, posisi negara terhadap kepentingan modal. Dalam peta ekonomi politik, setiap koreksi kebijakan akan menyentuh kepentingan yang sudah mapan. Ada konsesi yang terusik, rente yang dibabat, izin yang dicabut, dan jaringan bisnis yang tumbuh subur di bawah rezim investasi sebagai panglima mulai ditertibkan. Kepentingan yang tersentuh tidak akan diam. Ia mencari saluran, baik lewat pasar, lewat opini, maupun lewat politik.
Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, yang kini berproses di jalur hukum, mengingatkan kita bahwa gerak kepentingan tidak selalu berlangsung di permukaan. Gerakan underground kadang lebih besar ketimbang yang tampak. Upaya Presiden membongkar transfer pricing dan under invoicing merupakan indikasi terang benderang bahwa eksistensi mereka telah lama menggerogoti kekayaan negara.
Perubahan navigasi agenda pembangunan tentu tidak semuanya memutus apa yang sedang berjalan. Hilirisasi dan sejumlah proyek lama yang manfaatnya jelas bagi negara, tetap berlanjut. Namun arah besarnya terbaca. Negara hendak kembali menjadi pengendali, bukan sekadar fasilitator. Indonesia first!
Di sinilah letak soalnya. Pemerintahan dengan arah koreksi yang tegas tidak boleh memiliki pasangan kepemimpinan yang secara simbolik dibaca sebagai wakil arah yang dikoreksi. Dua matahari dalam satu langit akan melahirkan anomali.
*Peta Wakil Presiden yang Dibutuhkan*
Ini bukan soal nama. Nama adalah wewenang Presiden. Memilih dua nama yang disodorkan Presiden adalah adalah domain politik MPR. Yang perlu kita sepakati lebih dulu adalah kriterianya. Berdasarkan arah kebijakan dan kebutuhan stabilitas politik, saya menilai setidaknya ada enam yang harus terpenuhi pada sosok Wapres anyar pengganti Gibran.
Pertama, kredibel secara konstitusional dan etik. Pengalaman terakhir mengajarkan bahwa legitimasi yang digugat akan menggerogoti stabilitas. Wapres baru tidak boleh hanya lulus. Tapi harus lolos tanpa celah, sehingga tak ada lagi perdebatan syarat yang menyita energi bangsa. Ini sebetulnya pelajaran berharga terhadap sistem kepemiluan kita.
Kedua, satu napas dengan Presiden. Ia harus sejalan dengan arah kebijakan Presiden, tidak membawa agenda sendiri. Alam pikirannya tidak boleh dinodai dengan tujuan tandingan, dan tidak mengantongi ambisi yang membayangi. Wapres adalah penguat, bukan penantang.
Ketiga, paham ekonomi konstitusi. Asta Cita adalah arsitektur pembangunan bangsa, dan fondasinya Pasal 33. Wapres harus mampu menerjemahkannya ke dalam kerja nyata. Melalui ekonomi kerakyatan dan gotong royong, koperasi, UMKM, petani, serta peran negara menjaga cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Keempat, menjadi jembatan politik dan daerah. Stabilitas butuh perekat. Ia perlu diterima lintas partai di koalisi, mampu berkomunikasi dengan parlemen, dan memahami denyut daerah. Kita terlalu lama berpikir dari pusat, padahal persoalan bangsa teramat banyak justru lahir dari pinggiran.
Kelima, merdeka dari jejaring kepentingan. Di tengah penertiban sumber daya alam dan penataan aset negara, Wapres tidak boleh berada dalam orbit konsesi dan rente. Konflik kepentingan adalah musuh kredibilitas.
Keenam, dipercaya publik dan mampu berbicara kepada rakyat. Kepercayaan tidak bisa diperintahkan. Ia harus dikumpulkan lewat rekam jejak dan kejujuran sikap. Wapres mesti mampu menjadi juru bicara gagasan Asta Cita di warung kopi, di pasar, dan di kampung.
Sebaliknya, ada tiga hal yang tidak kita butuhkan. Figur penyebar bias dua pusat kekuasaan, figur dengan beban legitimasi atau hukum yang belum tuntas, dan figur titipan kepentingan yang menjadikan jabatan sebagai pintu masuk konsesi.
Sebagai bagian dari MPR, DPD RI punya tanggung jawab ikut memastikan proses ini berjalan akuntabel. Tidak sekadar seremoni. MPR memiliki kewenangan memverifikasi persyaratan calon, dan itu harus dijalankan sungguh-sungguh, terbuka, dan dapat diuji publik. Proses yang bersih akan melahirkan Wapres yang kuat. Proses yang gelap akan mewariskan keraguan baru.
Bangsa ini sedang berdiri di persimpangan yang jarang kita lewati. Kita dapat memilih menimang-nimang nama sampai riuh, atau menimbang kebutuhan sampai jernih. Kebutuhan negara hari ini bukan figur yang ramai di panggung, melainkan figur yang bekerja di lapangan. Yang menyatukan, bukan membelah; yang menguatkan, bukan membayangi. Presiden butuh Wakil yang membuat arah kebijakan semakin kukuh dan kepercayaan rakyat semakin utuh.
