BOGOR,MediaKarya: Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sering dikenal dengan istilah pemekaran kabupaten sudah lama terdengar keras di Kabupaten Bogor. yang sering terdengar yakni,pemekaran Kabupaten Bogor barat dan Kabupaten Bogor Timur.
“Terutama pemekaran Kabupaten Bogor Barat, itu sudah sejak tahun 2004 diusulkan kepada kementrian dalam negeri untuk terjadi pemekaran. Namun sampai saat ini sudah lebih dari 20 tahun belum juga bisa terwujud,” ujar Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, Kamis (18/12/2025).
Kang Yus – sapaan akrabnya menjelaskan, dalam perspektif kajian ilmiyah dan kelayakan sudah selesai sejak lama kajiannya. Sehingga scorring dalam berbagai sisi sudah menunjukan kelayakannya. Begitupun dengan bogor timur.
“Hanya satu factor yang menyebabkan Daerah Pemekaran tersebut belum bisa terwujud sampai hari ini, yaitu moratorium,” kata Kang Yus.
Sejak tahun 2014 lalu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pembentukan Daerah Otonomi baru (DOB) dihentikan sementara dalam waktu yang tidak terbatas kecuali untuk wilayah Papua dan daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan atau Terluar).
“Sehingga bagi saya moratorium tersebut bukanlah harga mati, oleh karena itu harus terus diikhtiarkan denngan kuat dan secara kolektif oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor, agar pemekaran daerah di Kabupaten Bogor segera bisa terwujud. Salah satu kunci pentingnya adalah melalui realsi politik,” tegasanya.
Langkah Kongkrit Bupati Bogor Rudy Susmanto
Keberanian Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025-2030 dalam mendorong daerah pemekaran di Kabupaten Bogor, baik di Bogor Barat maupun di Bogor Timur, perlu diapresiasi dan diacungkan jempol.
“Karena, dukungan tersebut sudah dideklarasikan melalui visi dan misi pasangan calon, maka tidak ada alternatif lain kecuali mewujudkan dorongan tersebut,” katanya.
Selama 20 tahun pemekaran tersebut digaungkan, bahkan pergantian bupati sudah terjadi selama 5 kali, dukungan tersebut tidak pernah menemukan indikator bentuk kongkrit dukungannya.
“Namun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi hanya dalam kurun waktu 10 bulan sejak menjabat sudah melakukan program-program konkrit dalam mendorong pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur,” ucapnya.
Kang Yus menjabarkan, yang pertama dalam bentuk penganggaran. Dukungan kongkrit dalam bentuk anggaran sudah dilakukan pada tahun 2025 ini, dengan menganggarkan Rp 50 Miliar untuk pembebasan tanah lingkar rancabungur sampai Lewiliang.
“Bahkan anggaran dengan jumlah fantastis sudah dialokasikan untuk tahun 2026 sebesar Rp 300 Miliar untuk berbagai Pembangunan infrastrtuktur di beberapa Kecamatan di Wikayah Bogor Barat. Hal yang sama juga dilakukan untuk wilayah Bogor Timur,” papar Kang Yus.
Kedua, lanjut dia, program penyiapan kwalitas sumber daya manusia, minimal satu Sarjana Satu Desa, akan diimplementasikan pada tahun 2026 dan mencakup semua wilayah di Kabupaten Bogor.
“Sehingga harapannya tidak hanya terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor, namun sudah menyiapkan Sumnerdaya Manusia untuk keberlangsungan kwalitas daerah hasil pemekaran,” tutur Kang Yus.
Hal serupa juga terjadi pada sektor layanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Kemudian penguatan infrastruktur yang selama ini belum jerjamah, justru dikepemimpinan Rudy Susmanto dan Jaro Ade pasangan tersebut langsung “gass poll” mengadakan pengaspalan.
“Jalan diujung barat menuju Selatan Kabupaten Bogor yaitu, wilayah Nirmala dan Tamansari. Sekaligus mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor bahwa Kantor Bupati Pertama Kabupaten Bogor berada di wilayah Malasari,” ucapnya.
Ketiga, menentukan tempat Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perkantoran pemerintahan Bogor Barat jika mekar, akan berlokasi di Kecamatan Cigudeg.
“Namun pasti dan detailnya dimana belum ada yang tahu, baru pada pemerintahan Rudy Susmanto dan Jaro Ade ini akan dikupas tuntas. Bahkan tidak hanya itu, berbagai maket bangunan fasilitas dan ruang terbuka hijau sudah dibuatkan ilustrasinya dan menjadi dokumen resmi Pemkab Bogor melalui Bappedalitbang,” terangnya.
Keemudian yang kempat, membuat perencanaan dan pengembangan tataruang dengan berbagai variabelnya.
Melalui lembaga professional Ikatan Ahli Perencanaan Nasional (IAP) yang sama juga digunakan dalam Menyusun perencanaan IKN, sudah dilakukan kajian dan penyusunan perencanaan dan pengembangan tatakota dan tata wilah di wilayah barat yang akan dimekarkan.
“Tentu Langkah ini merupakan Langkah dorongan kongkrit yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bupati Rudy Susmanto terhadap percepatan pemekaran Kabupaten Bogor Barat,” imbuhnya.
Begitu pula dengan wilayah Bogor Timur yang juga masuk dalam perencanaan pemekaran. Penyusunan perencanaan dan pengembangan tatakota ini dilakukan oleh Bappedalitbang yang bekerjasama dengan lembaga professional tersebut.
“Pemkab Bogor juga sudah meminta lahan Perhutani untuk menjadi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaen Bogor Barat. Langkah kongkrit yang berani juga dilakukan oleh Bupati Rudy Susmanto dalam memastikan ketersediaan tanah untuk dipergunakan kantor pemerintahan,” ungkapnya.
Melalui surat permohonan penggunaan asset tanah PTPN 1 Regional 2 untuk dijadikan kantor pemerintahan kabupaten bogor barat. Melalui surat balasan dari PTPN 1 regional 2 Nomor. DMAT.DIRUT/DEP/2025/11.04.3, PTPN meberikan asset tanah seluas 41 hektar untuk dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor Barat.
“Kekuatan politik Bupati Bogor Rudy Susmanto adalah kekuatan relasi politik vertikal. Dimana relasi dengan gubernur, presiden dan para mentrinya “direct”. Dimana relasinya tidak hanya sekedar relasi structural, namun juga relasi politis dan relasi ideologis.
“Sehingga secara politik proses percepatan pemekaran wilayah kabupaten bogor sudah berproses. Namun tentu saja persiapanpun dalam berbagai aspek harus dilakukan di wilayah tersebut untuk meyakinkan kwalitas wilayah hasil Pemekaran,” tukasnya.
Apresiasi Kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor
Dalam momentum Lokakarya, Pelantikan dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan dan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang digelar pada Rabu 17 Desember 2025 yang dihadir oleh sekitar 1.500 orang stakeholder masyarakat Bogor Barat.
Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor menyampaikan secara detai berbagai program pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya pengembangan dan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, terlebih dukungannya terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
“Itu membuktikan bahwa stigma dan opini publik yang menganggap Bupati Bogor hanya fokus di wilayah Cibinong merupakan isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawan dan bertujuan memecahbelah kepemimpinan di pemerintah Kabupaten Bogor,” kata dia.
Bupati dan wakil bupati Bogor dalam mengimplementasikan visi dan misinya dalam membangun Kabupaten Bogor, termasuk dalam mewujudkan pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur membutuhkan supporting yang kohesiv dari seluruh lapisan masyarakat.
“Tanpa hokesivitas kolektif seluruh elemen masyarakat Kabupaen Bogor, berbagai kebijakan program pemerintah sulit dan sangat mustahil untuk bisa diwijudkan,” pungkasnya. ***
