Pihaknya juga menyikapi banyaknya persoalan terkait dengan penggunaan dana desa (DD) yang tidak tepat sasaran. Bahkan, tidak sedikit badan usaha milik desa (BUMDes) tidak dinikmati oleh masyarakat desa secara luas.
“Persoalan ini terjadi lantaran banyak Kades yang tidak faham mengelola keuangan desa. Lebih mirisnya lagi, banyak dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kami sepakat bahwa membangun negeri diawali dari desa. Namun persoalan itu justru akan muncul bila dana yang nilainya miliaran rupiah itu dikelola oleh Kades yang tidak amanah. Dan faktanya dapat kita lihat banyak Kades harus meringkuk di jeruji besi lantaran ‘merampok’ dana desa,” tandasnya
Oleh karenanya, Joker sangat menolak jika masa jabatan Kades diperpanjang. Sebab bukan menyelesaikan persoalan percepatan dan pemerataan pembangunan. Justru akan manjadi masalah baru karena banyak Kades yang masih bertahan hanya masa jabatannya masih panjang. Sementara kinerjanya sangat minim.
