Menurutnya, para pekerja merasa tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Raperda.
“Kami hanya tahu dari pemberitaan dan obrolan antarpekerja. Padahal, yang terdampak langsung adalah kami. DPRD seharusnya mendengar suara rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir pihak,” ujarnya lagi.
Kata Pendy ada tiga tuntutan utama dalam aksi nanti yakni DPRD DKI diminta tidak melanjutkan pembahasan Raperda KTR. Kemudian mengusut dugaan praktik ‘jual-beli pasal’ yang melibatkan oknum anggota DPRD. Serta mengajak Pemprov DKI menyusun kebijakan yang lebih adil, yakni menyediakan ruang khusus merokok tanpa merugikan dunia usaha.
“Kami bukan menolak aturan kesehatan. Kami paham rokok ada risikonya. Tapi jangan dengan cara mematikan usaha dan pekerjaan kami,” ungkap Pendy.
