JAKARTA, Mediakarya – Perkembangan ruang digital dianggap membuka akses seluasnya bagi publik untuk turut serta dalam aktivitas politik, tak terkecuali kaum perempuan. Apalagi dari data yang ada, 76 persen pengguna internet merupakan kaum perempuan. Hal ini tentu dapat mempermudah perempuan dalam menyuarakan aspirasinya.
Demikian mengemuka dalam acara diskusi Milenal Bincang Politik bertajuk Urgensi Perspektif Gender Dalam Proses Politik dan Pembuatan Kebijakan Publik di Era Digital, yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (5/7).
Diskusi yang diselenggarakan Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang bekerjasama dengan Bakti Kominfo itu menghadirkan Dosen Filsafat UI, Donny Gahral Adian, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, Dosen Sekolah Hukum Tinggi Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dan Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid sebagai keynote speaker.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid mengatakan tantangannya adalah, apakah ruang digital sudah aman bagi para perempuan
untuk bersuara? Seringkali, lanjut Meutya Hafid masih adanya tindakan seksisme yang
diskriminatif terhadap perempuan. Terlebih, masih kentalnya pandangan patriarkis terhadap perempuan dan politik.
“Oleh sebab itu, urgensi perspektif gender dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik penting karena tujuannya adalah agar setiap
kebijakan yang lahir dari pemerintah sifatnya adil, dan mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar politisi perempuan Partai Golkar itu.
