” Tinggal keinginan dan itikad dari pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi. sekarang sedang dimohon pembaharuannya, kita meminta Bupati Sukabumi untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pembaharuan” cetusnya.
Ia menambahkan, Karena sejak diberikan sampai berakhirnya hak, lokasi dimaksud tidak pernah dimanfaatkan dan diusakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak sehingga mengakibatkan terhambatnya perkembangan perekonomian mayarakat dikawasan perkebunan.
“Walaupun secara teknis kami SPI sebagai salah satu organisasi mitra strategis berdasarkan SK Mentri ATR BPN Nomor : 4046/SK.L.R.02.01/VII/2025 Tentang Penetapan Mitra Strategis Reforma Agraria Tahun 2025 sedang melakukan pendatataan objek-objek diatas. Pekerjaan kami akan sangat muda terealisasi kalau bisa bersinergi secara teknis dengan pemerintah daerah yang punya semangat yang sama” pungkasnya. (eka)
