Untuk daging sapi paha belakang bagian premium, Dharma Jaya menjual di kisaran Rp 135.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sejumlah kompetitor yang berada di rentang Rp 139.500 hingga Rp 140.000 per kilogram.
“Untuk beberapa jenis potongan lain bahkan bisa lebih rendah lagi. Prinsipnya, kami ingin memberikan harga terbaik bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Selain menjaga stok dan harga, Dharma Jaya juga memperkuat infrastruktur penyimpanan guna mendukung stabilisasi pasokan.
Saat ini perusahaan memiliki fasilitas cold storage berkapasitas 800 ton di Cakung, Jakarta Timur.
Nantinya kapasitas tersebut akan ditingkatkan dengan pembangunan gudang pendingin baru berkapasitas 5.000 ton sebagai bagian dari program jangka panjang ketahanan pangan.
Raditya menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga tidak dilakukan sendiri. Dharma Jaya berkoordinasi dengan Dinas terkait serta importir dan pelaku usaha lain di Jakarta. Langkah serupa juga dilakukan saat muncul potensi gejolak distribusi daging beberapa waktu lalu.
“Di bawah arahan dinas, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pasokan tetap berjalan dan harga bisa dikendalikan. Prinsipnya, kami siap mendukung stabilitas pangan di Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu Sekdaprov DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, menjaga stok pangan pokok merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah, terutama untuk komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, telur, dan bahan pangan lainnya yang mengalami peningkatan permintaan saat Ramadan dan Lebaran.
Berdasarkan laporan dan prediksi Pemprov DKI, kebutuhan pangan menjelang Ramadan meningkat, dengan kenaikan terbesar pada komoditas telur sebesar 7,5 persen, disusul daging sapi dan kerbau 3,57 persen.
Sementara menjelang Idulfitri, lonjakan diperkirakan lebih tinggi. Telur ayam meningkat 17,20 persen dan daging ayam 10,77 persen, diikuti sejumlah komoditas lain seperti bawang merah dan minyak goreng.
Meski demikian, Uus memastikan stok daging sapi aman hingga Idulfitri. Hal itu berdasarkan laporan Asisten Perekonomian dan Keuangan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
