JAKARTA, Mediakarya – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menegaskan seluruh aset yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta tersebut bersih dari alat peraga kampanye Pemilu 2024.
“Jadi TransJakarta memastikan aset-aset (tanggung jawab TransJakarta) steril dari kampanye politik. Jangan sampai mengganggu pelayanan (bus) kepada masyarakat,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo kepada pers di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut menanggapi adanya pengendara motor yang tertimpa baliho salah satu calon anggota legislatif (caleg) saat melintas di jalur TransJakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Wibowo menyebutkan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di median jalan, khususnya sebelah jalur TransJakarta itu bukan wewenang pihak TransJakarta, melainkan wewenang dinas terkait.
“Kami juga berkomunikasi dengan dinas mengenai informasi-informasi terkait pemasangan APK itu,” ujar Wibowo, dilansir dari antara.
Sebelumnya, Manajemen PT TransJakarta menegaskan PT TransJakarta menegakkan netralitas bagi karyawan dan pelanggan menjelang Pemilu 2024 demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.
“Semua karyawan TransJakarta sudah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen kita sebagai penyelenggara netralitas publik,” kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/1).
Selain karyawan, pihaknya juga menggandeng mitra perusahaan termasuk operator untuk turut menjaga netralitas pada pemilu. Kemudian, setiap pramusapa dan tim lainnya juga rutin mengecek armada dari stiker dan APK lainnya.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat setempat untuk memastikan halte yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) steril dari APK.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh peserta Pemilu 2024 mengutamakan dan peduli terhadap keindahan dan kerapian kota dalam memasang APK.
“Saya minta semua parpol harus ikut keinginan bersama, yakni memperhatikan keindahan kota,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1).
Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI dan pihak terkait rutin menertibkan APK yang melanggar aturan. (sm)
