Kenaikan kembali tercatat pada LHKPN tahun 2021, dengan penambahan aset sebesar Rp1.739.309.450 atau sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara rata-rata, sejak 2020 hingga 2023, kekayaan Eko disebut bertambah sekitar Rp950.584.982 per tahun atau naik sekitar 13 persen secara year on year.
GMBI dalam suratnya mempertanyakan sumber kenaikan harta tersebut dan meminta adanya klarifikasi terbuka guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.
Dibandingkan Gaji ASN Eselon I
GMBI juga menilai lonjakan harta tersebut janggal jika dibandingkan dengan estimasi penghasilan pejabat setingkat ASN Eselon I berpangkat IV/D. Secara umum, gaji dan tunjangan pada level itu berkisar Rp35 juta per bulan atau sekitar Rp420 juta per tahun.
Atas dasar itu, GMBI melaporkan persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Februari 2026. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Eko Cahyanto maupun dari Kementerian Perindustrian terkait tudingan tersebut.
