KOTA BEKASI, Mediakarya – Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh element masyarakat untuk mengawal pembangunan kewilayahan, termasuk di wilayah perkotaan.
“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian. Kita membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga,” kata AHY, pada Groundbreaking, pembangunan Transit Oriented Development (TOD), di Kota Bekasi pada Jumat 24 Juli 2026.
AHY menambahkan bahwa pada pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Summarecon Bekasi itu dapat menjadi sebuah kick-off sekaligus milestone yang nantinya dapat diterapkan di kota-kota lain.
“Apabila Summarecon ingin menjadikan pengembangan Stasiun Bekasi Ekstensi ini sebagai best practice untuk direplikasi di kota-kota lain, tentu kita semua akan memberikan dukungan penuh,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan mengapa Transit Oriented Development (TOD) menjadi sangat penting. Trend urbanisasi di Indonesia sejalan dengan tren global. Dari tahun ke tahun, urbanisasi terus meningkat. Saat ini sekitar 60 hingga 65 persen masyarakat Indonesia secara bertahap berpindah dan tinggal di kota-kota besar.
Kota-kota pun secara alami mengalami perluasan sehingga saling terhubung. Dari situlah muncul konsep aglomerasi, yaitu keterhubungan secara ekonomi, sosial, bahkan politik.
“Sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar, kota-kota kita harus siap mengakomodasi pertumbuhan penduduk. Pada waktunya nanti, sekitar 70 persen masyarakat Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan,” kata dia.
Namun, kata AHY, bukan berarti kita meninggalkan pembangunan desa. Justru sebaliknya, pembangunan desa harus terus diperkuat agar masyarakat tetap memiliki kesempatan ekonomi tanpa harus selalu berpindah ke kota besar.
“Inilah semangat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa menuju kota, Namun tantangannya tidak ringan.” tegasnya.
Semakin banyak penduduk kota, kata AHY, maka ruang menjadi semakin terbatas, daya dukung lingkungan menurun, termasuk ketersediaan air bersih.
Eksploitasi air tanah yang tidak terkendali menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence). Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global memperbesar ancaman banjir rob.
“Ditambah lagi banjir kiriman dari wilayah hulu. Bekasi sering menjadi korban kondisi tersebut. Jangan sampai masyarakat setiap tahun harus menerima banjir sebagai sesuatu yang dianggap biasa. Semua ini harus kita antisipasi,” ungkap AHY.
Selian itu, persoalan sampah, kualitas udara, dan polusi akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi permasalahan yang tidak ada akhirnya.
Masyarakat tentu memiliki hak untuk membeli kendaraan pribadi. Namun dampaknya adalah meningkatnya emisi karbon, padahal Indonesia memiliki komitmen mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.
“Karena itu, kami terus mengampanyekan dekarbonisasi sektor transportasi. Sekitar 89 persen emisi transportasi berasal dari transportasi darat. Inilah tantangan utama urbanisasi,” pungkasnya.
Mengapa TOD Menjadi Solusi?
TOD pada dasarnya adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh kebutuhan masyarakat dalam satu kawasan.
Masyarakat dapat tinggal, bekerja, berbelanja, memperoleh pendidikan, serta mengakses layanan publik dalam kawasan yang saling terhubung dengan sistem transportasi massal.
“Inilah masa depan kota-kota modern. Kota yang produktif dan sehat adalah kota yang berorientasi pada sistem transportasi yang terintegrasi,” ujar putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Elemen TOD meliputi transportasi multimoda, seperti BRT, LRT, MRT, dan Commuter Line, sekaligus menyediakan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.
TOD juga harus memberikan dampak ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendukung UMKM.
Selain itu, tata ruang (spatial planning) harus menjadi dasar utama pembangunan wilayah.
“Saya titip kepada pemerintah daerah agar memastikan setiap pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai pembangunan yang tidak sesuai tata ruang justru memicu bencana di kemudian hari,” katanya.
Lingkungan juga harus dijaga agar tetap berkelanjutan dan mampu menciptakan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat.(Mme)
