JAKARTA – Mediakarya – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya tidak berhenti pada upacara, pidato, atau seremoni tahunan. Bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia, usia kemerdekaan justru menjadi momentum untuk mengukur kembali seberapa jauh negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.
LPKAN meminta aparatur negara bekerja lebih keras, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menilai ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya pembangunan. Ukuran paling sederhana, kata dia, adalah apakah rakyat merasakan kehidupan yang lebih aman, adil, sejahtera, dan memiliki masa depan.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Mohammad Ali di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut LPKAN, tantangan Indonesia setelah 81 tahun merdeka tidak lagi sebatas mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan fisik. Tantangannya bergeser pada bagaimana negara melawan korupsi, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, ketergantungan ekonomi, hingga buruknya pelayanan publik.
Karena itu, LPKAN merumuskan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian aparatur negara.
1. Jangan Jadikan Jabatan Sekadar Kekuasaan
LPKAN meminta aparatur negara mengembalikan makna jabatan sebagai amanah pelayanan publik.
Sumpah jabatan, menurut organisasi tersebut, bukan sekadar rangkaian kalimat yang dibacakan saat seseorang dilantik. Di baliknya ada tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.
Aparatur negara diminta meninggalkan ego, arogansi, serta gaya hidup berlebihan yang berjarak dengan kondisi rakyat.
“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” kata Abdul Rasyid.
2. Integritas Jangan Sekadar Slogan
LPKAN juga mendesak agar pemberantasan korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas serta tanpa tebang pilih.
Pengawasan internal, sistem rekrutmen berbasis merit, transparansi anggaran, dan keterbukaan informasi publik dinilai harus terus diperkuat.
“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” ujar Mohammad Ali.
LPKAN menilai uang negara pada dasarnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang jelas.
Merdeka Secara Politik Harus Diikuti Merdeka Secara Ekonomi
LPKAN menilai kemerdekaan politik belum cukup jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok terus menjadi beban, dan pelaku usaha kecil kesulitan bertahan.
Karena itu, LPKAN mendorong pemerintah memperkuat empat sektor ekonomi kerakyatan.
Pertama, melindungi UMKM, petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
Kedua, memperkuat produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor yang berpotensi menekan industri lokal.
Ketiga, menjaga keterjangkauan harga pangan, energi, dan pendidikan agar tidak semakin membebani masyarakat.
Keempat, memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.
Aparatur Negara Harus Menjadi Perekat Bangsa
Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi, dan disinformasi, LPKAN mengingatkan aparatur negara agar tidak ikut memperlebar jarak di tengah masyarakat.
Aparatur negara harus menjadi teladan sekaligus perekat kehidupan sosial dengan menjaga nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut LPKAN, perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak boleh berubah menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat.
LPKAN Minta Seluruh Daerah Turun ke Lapangan
DPP LPKAN Indonesia juga menyerukan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPKAN di 38 provinsi serta kabupaten/kota untuk memperkuat kerja pengawasan di daerah.
Organisasi itu meminta jajaran LPKAN tidak hanya aktif di balik meja, tetapi turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan, dan mengawal kebijakan pemerintah.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” ujar Mohammad Ali.
Ia menegaskan pengawasan terhadap pemerintah tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mencari-cari kesalahan.
LPKAN, kata dia, ingin menjadi mitra kritis yang memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aturan dan anggaran negara benar-benar kembali kepada masyarakat.
“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.
Kemerdekaan Harus Terasa di Rumah-Rumah Rakyat
LPKAN turut menyampaikan penghargaan kepada ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan, dan para relawan yang selama ini menjalankan tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Namun, di usia 81 tahun, Indonesia dinilai tidak boleh hanya sibuk merayakan masa lalu.
Kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih manusiawi, pemerintahan yang bersih, ekonomi yang berpihak kepada rakyat, pembangunan yang merata, serta keberanian melawan praktik korupsi.
Nasionalisme abad ke-21, menurut LPKAN, bukan hanya soal mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan.
Nasionalisme juga berarti jujur ketika memegang jabatan, profesional ketika melayani, berani mengatakan tidak terhadap korupsi, membeli dan memperkuat produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.
Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana bangsa ini mengenang jasa para pahlawan.
Kemerdekaan harus bisa dirasakan rakyat di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di desa, hingga di pelosok negeri.
Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Tetapi memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera adalah pekerjaan generasi hari ini. (Ugy)
