JAKARTA, Mediakarya – Kepemimpinan Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI mulai dipertanyakan. Kabar yang beredar, jika politisi PDIP itu bakal dimosi tidak percaya oleh anggota DPRD DKI.
Hal itu lantaran Pras selaku Ketua DPRD DKI saat melakukan fit and proper test calon Walikota tidak melibatkan anggota Komisi A yang merupakan mitra kerja walikota.
“Tidak menutup kemungkinan kita akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua dewan,” ujar salah satu anggota DPRD DKI yang tidak ingin namanya ditulis, kepada Mediakarya, Rabu (29/3).
Seperti diberitakan, adanya fit and proper test yang digelar tanpa kehadiran anggota Komisi A dikabarkan pula merusak harmonisasi kerja Pj Gubernur dan DPRD DKI. Hal itu diungkapkan politisi Golkar, Jamaludin atau akrab disapa Bang Jago.
Penyebab lainya, dipicu oleh rotasi besar-besaran yang dilakukan Pj Gubenrur DKI Jakarta, tanpa melibatkan Komisi A.
“Misalnya, fit and proper test calon Wali Kota itu kan harus dilakukan di Komisi A terlebih dahulu, lalu hasilnya dilaporkan ke Ketua DPRD DKI. Bukan ujuk-ujuk fit and proper test di ruang Ketua DPRD tanpa kehadiran anggota Komisi A,” keluh Jamaludin anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar.
Bang Jago, panggilan akrab Jamaludin juga mengatakan bahkan saat rotasi besar-besaran, dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tidak menerima sosialisasi yang benar.
“Begitu pun saat ada mutasi eselon 2, kami anggota Komisi A sebagai komisi pemerintahan tidak menerima sosialisasi yang bena,” ujar politisi Golkar asli anak Betawi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini.
Bang Jago menegaskan, jika terus menerus seperti itu, lantas fungsi Komisi A apa? “Masa kami sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi A cuma datang, duduk, diam, duit datang. Tdak bisa seperti itu dong, kami duduk di DPRD DKI mengemban amanat dan aspirasi warga dan masyarakat di dapil kami masing-masing,” tegas Bang Jago.
Seterusnya Bang Jago berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bisa lebih bersinergi dengan seluruh Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta, tidak eksklusif hanya ke satu fraksi saja. (ian)
