Gandeng Kantor Law Firm REWP, Calon Walikota Bogor Berikan Bantuan Hukum Untuk Warga

- Editor

Jumat, 24 Mei 2024 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR: Calon Walikota Bogor Dr. Halim Darmawan mengajak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara untuk terjun ke pedesaan memberikan edukasi seputar literasi hukum dan membantu masyarakat pedesaan yang membutuhkan bantuan hukum.

Lebih lanjut, jika berbicara kebijakan publik Halim Darmawan mengatakan bantuan hukum ini dapat diberikan secara pro bono dan memanfaatkan kebijakan bantuan hukum (legal aid).

Karena, hal ini sesuai aturan yang tertuang dalam UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung No.1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan kota bogor.

“Melalui berbagai ketentuan hukum tersebut, negara berkewajiban menyiapkan advokat secara gratis untuk pencari keadilan, dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran bantuan hukum. Baik yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” ujar Halim Darmawan dalam keterangannya, Rabu (22/05/2024).

Lebih lanjut, dalam kebijakan publik jika terpilih sebagai walikota bogor, Halim Darmawan akan melakukan beberapan kebijakan, diantaranya yaitu:

Pertama, Kabel-kabel yang malang melintang semrawut di pohon-pohon yang selama ini membahayakan bagi pejalan kaki maupun kendaraan yang melintas, terlebih lagi bila hujan turun sangat berpotensi terjadinya kecelakaan bagi masyarakat, oleh karenanya melalui penerapan underground cable akan membuat lalu lintas pejalan kaki dan/atau kendaraan semakin merasa aman serta membuat kota bogor semakin terlihat rapi dan indah di setiap jalanya.

Baca Juga:  Pengedar Sabu di Sukabumi Tertangkap Basah Saat Akan “Tempel” Barang

Kedua, mengatasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar pondasi untuk menunjang infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan support penuh terhadap pelaku UMKM serta menekankan upaya preventif serta presuasif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perilaku koruptif yang berimplikasi terhadap kerugian keuangan daerah kota bogor.

Tak hanya itu, Halim Darmawan ternyata serius dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat Bogor. Hal itu ia buktikan, dengan menggandeng Kantor REWP Law Firm “Reqi Endar Wijanarko & Partner”.

Hal itu  sudah terbukti Kantor REWP Law Firm banyak memenangkan kasus dalam membela hak-hak masyarakat umum didaerah merupakan wujud atas komitmen penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan dalam menciptakan rasa keadilan.

Perlu di ketahui, Kantor REWP Reqi Endar Wijanarko & Partner beralamat di Graha STR Building, Ampera, Jakarta Selatan.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bareskrim Polri Kembali Tetapkan Jenderal Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Bambang Hendarso Danuri: Sadap Presiden Adalah Pengkhianatan Sumpah Bhayangkara
Dua Kontingan Muaythai Kota Bekasi Lolos Final, Gasak Kabupaten Bekasi Dan Depok
Antisipasi Kriminalitas 3C, Sat Samapta Polres Nias Selatan Gencarkan Patroli Preventif
IPPS Desak Polri Segera Umumkan Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol Yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden
Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi
Prabowo Diminta Buka Ulang Kasus Febrie, GNK: Penyadapnya Saja Sudah Jadi Tersangka
Atlit Nasional Peraih Emas PON Di KO Atlet Muaythai Kota Bekasi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 23:35 WIB

Bareskrim Polri Kembali Tetapkan Jenderal Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Kamis, 5 November 2026 - 19:08 WIB

Bambang Hendarso Danuri: Sadap Presiden Adalah Pengkhianatan Sumpah Bhayangkara

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Dua Kontingan Muaythai Kota Bekasi Lolos Final, Gasak Kabupaten Bekasi Dan Depok

Kamis, 5 November 2026 - 18:34 WIB

Antisipasi Kriminalitas 3C, Sat Samapta Polres Nias Selatan Gencarkan Patroli Preventif

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi

Berita Terbaru