JAKARTA, Mediakarya – Pegiat media sosial yang juga politisi PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, menegaskan PDI Perjuangan tidak berambisi soal kursi Wakil Presiden. Ia menyebut isu bahwa PDI Perjuangan berebut kursi Wapres adalah tuduhan murahan dan tujuannya jahat.
“PDI Perjuangan tidak berambisi soal wapres jangan mengalihkan isu. Isu bahwa PDI Perjuangan berambisi berebut kursi wakil presiden adalah tuduhan murahan dan tujuannya jahat,” ujar Guntur dalam pernyataannya yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Guntur, tuduhan itu adalah taktik pengalihan isu. Memindahkan tudingan ambisi kekuasaan dari geng Jokowi ke PDI Perjuangan.
“Pertama, ini taktik pengalihan isu. Memindahkan tudingan ambisi kekuasaan dari geng Jokowi ke PDI Perjuangan. Cek saja siapa yang ngotot tiga periode dan perpanjangan jabatan,” kata Guntur.
“Siapa yang berambisi menjadikan anaknya menjadi wapres dengan mengakali undang-undang lewat putusan MK nomor 90 tahun 2023 paman Oesman,” lanjutnya.
Guntur juga menyinggung soal syarat pendidikan dan aturan teknis Pilpres.
“Siapa yang mengakali syarat pendidikan dengan suket yang diproses secepat kilat dan menyelundupkan pasal 18 ayat 3 dalam PKPU nomor 19 tahun 2023. Merekalah yang terang-terangan menghalalkan segala cara demi kekuasaan,” ujar Guntur.
Kin, kata Guntur, karma datang menagih dan mereka tergulung satu per satu pelan-pelan.
Kedua, Guntur mengutip penjelasan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus bahwa penjelasan Pasal 4 huruf E Undang-Undang MD3 mengatur calon Wapres pengganti berasal dari partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden soal Pilpres.
*PDI Perjuangan bukan pengusung Bapak Prabowo. Meski menurut Prof Jimly Asshiddiqie dan Fitri Susanti yang menilai aneh ada norma baru di bagian penjelasan undang-undang tapi setidaknya itu ada aturan yang tertulis,” ujar Guntur.
Apalagi, kata Guntur, PDI Perjuangan saat ini tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi kekuatan penyeimbang. Itu merupakan putusan kongres yang terus ditegaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Maka kami tidak akan menyodor-nyodorkan nama kader sendiri apalagi dituding berambisi,” tegas Guntur.
Ketiga, Guntur mengutip Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menegaskan mundurnya Gibran adalah momentum koreksi nasional.
“Ini bukan sekadar pergantian pejabat negara. Tetapi menyangkut legitimasi kekuasaan supremasi konstitusi dan tanggung jawab moral pemimpin kepada rakyat,” ujar Guntur mengutip Hasto.
Guntur mengungkapkan, proses kepemimpinan nasional harus tunduk pada keadilan kesetaraan warga negara dan kepentingan rakyat yang lahir dari pemilu yang demokratis jujur dan adil. Menurut dia, hal itu merupakan pelajaran penting jangan lagi ulangi kesalahan yang sama.
“PDI Perjuangan berpihak pada tegaknya konstitusi tidak berambisi mengejar kursi. Merdeka,” tutur Guntur. (Adt
