KOTA BEKASI, Mediakarya – Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas inovasi pelayanan publik di Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf saat kegiatan kunker terkait evaluasi pengawasan pelayanan publik di daerah yang berlangsung di Aula Nonon Soenthani, Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (13/11/26)
“Menyimak langsung paparan laporan yang disampaikan langsung oleh dinas terkait, tentu kami mengapresiasi bentuk inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan,” ucap Dede Yusuf kepada media.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang optimal sangat penting artinya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi.
Kepuasaan terhadap pelayanan yang diberikan tentunya akan semakin menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif terhadap instansi.
Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama semua aparatur pemerintahannya berkomitmen tetap berupaya meningkatkan pelayanan publik.
“Kami terus berupaya semakin menguatkan komitmen dan meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia, yaitu ASN yang profesional dan digitalisasi pelayanan publik, serta semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat,”katanya
Pihaknya juga terus melakukan perbaikan serta evaluasi guna memastikan peningkatan mutu pelayanan publik terhadap masyarakat, baik pelayanan kesehatan, catatan sipil dan lainnya.
“Kami terus lakukan perbaikan dan evaluasi, ini untuk meningkatkan mutu menjadi semakin lebih baik. Kami juga meminta masyarakat untuk bersama mendukung program pemerintah dan memberikan saran,” tutupnya.
Namun, di sisi lain, adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan lambatnya pelayanan di sejumlah OPD dari masyarakat, DPR mendapati fakta bahwa sebagian besar aduan tersebut tidak didukung oleh data faktual saat di-cross-check.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah program “Mantel Gadis” atau Perekaman KTP-el bagi Pemula di Sekolah, yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan laporan negatif yang sempat diterima pihaknya tidak terbukti setelah dicek langsung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ia justru mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang memangkas jarak birokrasi hingga ke tingkat kelurahan dan sekolah.
“Artinya pengaduan itu ada, tetapi ketika dikejar ternyata tidak berbasiskan data. Atau mungkin yang mengadukan tidak melaporkan dengan data faktual,” ujar Dede Yusuf.
Meski demikian, politikus Partai Demokrat ini tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai telah menelurkan banyak inovasi pelayanan publik.
Berdasarkan penilaian dari Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kinerja birokrasi Kota Bekasi sudah mengantongi poin prima secara aturan.
“Prinsipnya kita mengapresiasi Kota Bekasi yang sudah memberikan begitu banyak inovasi, termasuk peraturan-peraturan khusus untuk pengaduan. Apalagi di sini kan kaya dengan media sosial, semua orang menyampaikannya lewat medsos sehingga tim cyber Kemenpan RB, Ombudsman, dan Pemkot terus melacak,” jelasnya.
Kendati demikian, Komisi II DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai aduan yang masuk ke parlemen. Dede mengungkapkan, laporan yang diterima lembaganya dari masyarakat beragam, mulai dari dugaan pungli hingga birokrasi perizinan yang berbelit-belit.
“Ada banyaklah, seperti pungli masih terjadi, lalu kemudian juga lamanya pengurusan izin dan sebagainya,” kata Dede.
Namun, dari hasil penelusuran di lapangan dan diskusi dengan jajaran Pemkot Bekasi, upaya pembenahan sebenarnya sudah berjalan.
Pemda setempat telah mendekatkan layanan perizinan hingga tingkat kelurahan, serta mengintegrasikan administrasi kependudukan (Dukcapil) sampai ke lingkungan sekolah.
“Sebetulnya itu sudah bagus ya, tinggal nanti masalahnya adalah mensosialisasikannya dengan baik. Karena bisa jadi kadang-kadang, ini pengalaman kami di luar, sudah dipermudah, tetapi ada oknum yang mempersulit. Nah, oknum ini tidak bisa dikatakan sebagai lembaga, karena ini kan orang per orang,” tegas Dede.
Untuk memutus mata rantai tersebut, Komisi II mendorong pemda agar turun tangan secara proaktif mendatangi warga.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti lemahnya sosialisasi pada aspek regulasi keterbukaan informasi publik seperti keberadaan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait sistem pelapor pelanggaran (whistleblower system) yang sebenarnya sudah mengakomodasi perlindungan saksi, bahkan menjamin adanya ganti rugi, namun, aturan jempolan tersebut dinilai mandul di tingkat akar rumput karena minimnya sosialisasi.
Saat dikonfirmasi kepada pihak pemda, aturan perlindungan tersebut tercatat belum pernah dimanfaatkan oleh pelapor.
“Pertanyaannya, publik sudah tahu atau belum ada Perwali tersebut? Ketika masyarakat tahu kami dilindungi, maka dia akan menggunakan haknya. Ketika masyarakat tidak tahu, mungkin masyarakat takut untuk menggunakan haknya,” ujar Dede.(Red)
