JAKARTA, Mediakarya – Politisi PDI Perjuangan Muhamad Guntur Romli menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berdaya menghadirkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial pribadinya, Guntur menyebut KPK bergerak cepat terhadap pihak lain, tetapi berhenti di satu pintu ruang kerja Gubernur Sumut. “KPK ciut di depan Gubsu Bobby, takut pada Jokowi?” ujar Guntur membuka pernyataannya.
Guntur mengingatkan, lebih dari setahun yang lalu Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan sudah meminta jaksa KPK menghadirkan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Alasannya, kata Guntur, jelas. Dua proyek jalan di Padang Lawas Utara senilai Rp165 miliar tidak ada dalam APBD murni 2025. Uangnya tiba-tiba muncul lewat pergeseran anggaran enam kali melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
“Bukan surat yang ditulis staf lalu terbang sendiri. Pergub ditandatangani gubernur,” ujar Guntur.
Ia juga menyebut, mantan Kadis PUPR Topan Ginting mengaku melapor kepada gubernur. Foto Bobby bersama Topan di lokasi proyek bahkan dipajang di ruang sidang.
“Lalu apa yang dilakukan KPK? Menetapkan delapan tersangka baru, menggeledah enam lokasi, menahan kepala satker dan PPK, semua bergerak cepat kecuali satu pintu. Pintu ruang kerja Gubernur Sumut,” kata Guntur.
Guntur menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah berteriak, bahkan sampai memeriksa penyidik. Namun jawaban KPK tetap basa-basi.
“ICW sudah berteriak sampai memeriksa penyidik tapi jawaban KPK tetap basa-basi, akan didalami,” ujar Guntur.
“Publik berhak bertanya, khususnya rakyat Sumut, maka KPK takut pada jabatan atau pada nama besar di belakangnya?” lanjutnya.
KPK Hasil Revisi UU 2019
Guntur mengaitkan sikap KPK itu dengan posisi kelembagaan KPK saat ini. “Jangan lupa KPK hari ini adalah KPK hasil revisi Undang-Undang 2019 yang menempatkannya di rumpun eksekutif, pimpinannya pun dipilih lewat pansel yang dibentuk Jokowi di akhir masa jabatannya,” ujar Guntur.
“Maka wajar publik curiga ketika yang harus diperiksa adalah menantu Jokowi,” lanjutnya. Guntur menegaskan, pernyataannya bukan untuk menuduh Bobby bersalah. “Kami tidak mau menuduh Bobby bersalah, itu wewenang pengadilan,” ujar Guntur.
Namun, menurutnya, memeriksa pejabat yang tanda tangannya menjadi pintu masuk anggaran bermasalah adalah kewajiban paling dasar penyidik.
“Tapi memeriksa pejabat yang tanda tangannya menjadi pintu masuk anggaran bermasalah adalah kewajiban paling dasar penyidik. Jika hakim sudah meminta dan KPK tetap diam, yang dipertaruhkan adalah prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum,” kata Guntur.
Di akhir pernyataannya, Guntur mendesak KPK segera bertindak. “Ayo KPK! Panggil Bobby Nasution sekarang,” pungkasnya.
Guntur menekankan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Yang dituntutnya adalah KPK berani melakukan pemeriksaan, bukan langsung menetapkan kesalahan, agar prinsip persamaan di depan hukum tidak runtuh. (Edr)
