JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai ancaman somasi yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bukan sekadar reaksi spontan.
Bagi Syakur, itu adalah cermin kualitas kepemimpinan Bahlil, sekaligus penanda rusaknya tradisi kepemimpinan Golkar yang selama ini dikenal ketat dan berjenjang.
Syakur menyampaikan penilaian itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), menanggapi sikap reaktif Bahlil terhadap tuduhan keterlibatannya dalam pertemuan dengan sejumlah jenderal terkait kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri LSP telah berkembang menjadi isu nasional. Di tengah penyelidikan dan perdebatan publik soal siapa saja yang terlibat, muncul tuduhan bahwa Bahlil ikut dalam rapat dengan sejumlah jenderal terkait kasus tersebut.
Lokasi yang disebut-sebut dalam tuduhan itu adalah Widya Chandra, kawasan yang selama ini dikenal sebagai tempat tinggal pejabat dan elite politik.
Alih-alih menjawab secara substantif, Bahlil disebut memilih jalur konfrontatif: mengancam akan mensomasi sejumlah pihak yang menuduhnya ikut dalam pertemuan tersebut.
Bagi Syakur, pilihan sikap inilah yang justru menjadi masalah utama. Sebagai Ketua Umum partai besar, Bahlil seharusnya tidak reaktif, apalagi mengancam pihak-pihak yang menudingnya ikut terlibat dalam pertemuan di Widya Chandra.
“Jawaban seorang politisi sejatinya tidak reaktif, apalagi mengancam. Nah dari sini kita bisa melihat kualitas kepemimpinan Bahlil,” ungkap Syakur.
Syakur membedakan antara politisi sejati dan politisi yang hanya mengandalkan kekuasaan. Politisi sejati, kata dia, menjawab tuduhan dengan data, argumentasi, dan klarifikasi yang bisa diverifikasi publik. Bukan dengan ancaman hukum yang justru menimbulkan kesan menutup-nutupi.
“Ketua Umum Golkar itu bukan ketua ormas jalanan. Dia memimpin partai yang punya sejarah panjang dan mekanisme kaderisasi yang ketat. Kalau cara menjawab tuduhan saja dengan ancaman, publik bisa menilai sendiri kualitasnya,” ungkap Syakur.
Dalam pandangan Syakur, ancaman somasi justru menimbulkan efek sebaliknya. Bukan meredam isu, melainkan memperbesar kecurigaan publik.
“Kalau memang tidak terlibat, buktikan saja secara terbuka. Jangan malah mengancam yang menuding. Ancaman somasi itu justru membuat publik semakin bertanya-tanya,” kata Syakur.
Syakur kemudian menarik persoalan ini ke akar yang lebih dalam: tradisi kepemimpinan Partai Golkar.
Menurut Syakur, tidak bisa dipungkiri, tradisi kepemimpinan Ketum Golkar dari masa ke masa ada mekanisme yang ketat. Seorang kader harus melalui proses panjang, dari bawah, melalui jenjang organisasi, pembinaan kader, dan uji kepemimpinan sebelum layak menduduki kursi ketua umum.
Mekanisme itu, kata Syakur, yang membuat Golkar selama puluhan tahun dikenal sebagai partai yang solid, disiplin, dan memiliki kader-kader yang teruji.
“Berbeda dengan Bahlil dalam mendapatkan posisi Ketum Golkar,” ujar Syakur.
Bahlil, menurut Syakur, mendapatkan posisi itu bukan melalui mekanisme ketat tersebut, melainkan lantaran adanya relasi kuat dengan Jokowi saat itu, sehingga dia dengan mudah untuk mendapatkannya.
Perbedaan jalur inilah yang menurut Syakur menjelaskan mengapa cara Bahlil merespons kritik berbeda dengan para pendahulunya di Golkar. Pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi yang panjang, kata dia, biasanya lebih tenang, lebih terukur, dan lebih paham etika komunikasi politik.
Dari jalur yang ditempuh Bahlil itu, Syakur menarik kesimpulan yang tajam. “Wajar jika Bahlil diduga kuat merupakan boneka Jokowi,” kata Syakur.
Dugaan itu, menurut Syakur, bukan muncul dari ruang hampa. Ia muncul karena publik melihat ada relasi kuat antara Bahlil dan Jokowi pada saat Bahlil naik menjadi Ketum Golkar. Relasi itulah yang menurut Syakur mempermudah jalan Bahlil, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kepada siapa loyalitas Bahlil sebenarnya ditujukan: kepada partai, atau kepada sosok yang membantunya naik?
Dalam konteks kasus penyadapan, pertanyaan tentang loyalitas itu menjadi semakin relevan. Sebab, kasus penyadapan itu sendiri, menurut Syakur, tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kekuatan politik pasca kekuasaan.
Syakur menegaskan, tuduhan keterlibatan dalam pertemuan di Widya Chandra adalah isu serius yang menyangkut nama institusi kepolisian dan mantan Kapolri. Karena itu, seharusnya dijawab secara terbuka dan transparan, bukan ditutup dengan ancaman somasi.
Bagi Syakur, kasus ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Bahlil. Apakah ia mampu menunjukkan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar yang dewasa, berwibawa, dan mampu menjawab kritik dengan kepala dingin, atau justru semakin memperlihatkan bahwa cara ia memimpin lahir dari jalan pintas yang tidak teruji oleh mekanisme partai.
“Ancaman somasi itu bukan menunjukkan kekuatan. Itu menunjukkan kegugupan. Dan publik bisa melihat kualitas kepemimpinan dari cara seseorang menghadapi tuduhan,” pungkas Syakur. (Ugy)
