KOTA BEKASI, Mediakarya – Direktur Eksekutif Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang Sibagariang, menegaskan kasus dugaan korupsi di Kota Bekasi bukan hanya persoalan tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Minyak dan Gas.
Menurut Bambang, banyak kasus lain yang saat ini tengah menunggu daftar antrean untuk dilakukan proses penyelidikan oleh lembaga penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, maupun Kejaksaan Agung. Bahkan, Bambang meyebut bahwa setelah kasus Migas ini tuntas, bakal ada kasus yang diniai lebih dahsyat aangka korupsinya.
“Bukan hanya Perumda Migas. Banyak kasus di Kota Bekasi yang sudah masuk dan menunggu giliran untuk diproses. Jika kasus miga melibatkan sejumlah pihak dari pusat hingga daerah, namun kasus yang kami telah laporkan itu fokusnya kepada kepala daerah dan sejumlah kepala dinas,” ungkap Bambang kepada Mediakarya, Jumat (20/11/2026).
Sudah di Meja Penyidik, Tinggal Momentum
Bambang menyebut, sejumlah kasus yang telah dilaporkan oleh pegiat antikorupsi telah masuk di meja penyidik. Saat ini, tinggal menunggu momentum yang tepat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
“Sudah di meja penyidik. Tinggal tunggu momentum tepat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Bambang.
Ia tidak merinci satu per satu kasus yang dimaksud. Namun, menurutnya, laporan-laporan tersebut telah disampaikan secara resmi dengan disertai dokumen pendukung.
Bambang menilai, antrean kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Kota Bekasi bersifat sistemik dan tidak bisa dipandang sebagai kasus tunggal.
“Ini bukan soal satu perusahaan daerah saja. Ini soal tata kelola yang harus dibongkar secara menyeluruh,” katanya.
Bambang meminta lembaga penegak hukum untuk tidak berhenti pada satu kasus, dan berani menindaklanjuti seluruh laporan yang telah masuk, tanpa tebang pilih dan tanpa intervensi.
“Penegak hukum jangan hanya fokus pada satu kasus yang sedang ramai. Semua laporan yang sudah masuk harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada yang dipetieskan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi untuk bersikap kooperatif dan membuka seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka saja dokumennya. Penegakan hukum akan berjalan lebih cepat kalau pemerintah daerah kooperatif,” ujar Bambang.
Bambang memastikan pihaknya akan terus mengawal seluruh laporan yang telah disampaikan hingga ada kejelasan hukum.
“Kami akan kawal. Kami tidak akan berhenti sampai semua laporan itu ada kepastian, apakah dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan dengan alasan yang jelas secara hukum,” ucap Bambang. (Pri)











