BOGOR, Mediakarya – Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-PTK), Bambang Sibagariang, mempertanyakan maksud dari pihak ATR/BPN Bogor Timur yang memberikan dua opsi terkait sengketa tanah yang tengah ditanganinya.
Menurut Bambang, pihak ATR/BPN Bogor Timur menyebut opsi pertama, pelapor diminta mengejar Sujai agar mantan Kades Sujai secara sukarela membuat pembatalan sertifikat atas namanya. Opsi kedua, pelapor diminta mencabut laporan di kepolisian agar sertifikat bisa dibatalkan.
Bambang menilai kedua opsi tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal. “Ini kan aneh. Antara pidana itu enggak bisa, enggak ada hubungannya dengan pembatalan sertifikat PTSL,” tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (20/11/2026).
Bambang menjelaskan, yang memohon pembatalan sertifikat PTSL atas nama Sujai adalah Komar, Kepala Desa Sukamakmur , disaksikan oleh Kasipem Sukamakmur. Alasannya, pembuatan sertifikat PTSL tersebut diduga cacat prosedur dan cacat administrasi.
“Karena tanah tersebut sudah ada pemiliknya atas nama Bambang S. Maka Kepala Desa Sukamakmur tidak berani mengeluarkan atau menyetujui pembuatan sertifikat PTSL atas nama Sujai,” ujar Bambang.
Ia juga menyebut pihak BPN sendiri sudah mengakui adanya keteledoran dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Namun di sisi lain, Kepala BPN yang baru justru menyatakan harus melakukan dua opsi tersebut.
“Di sisi lain, Kepala BPN yang baru menyatakan harus melakukan dua opsi tersebut. Ini kan aneh,” kata Bambang.
Akan Laporkan ke Mabes Polri
Bambang menegaskan, perkara ini akan dilaporkannya ke Mabes Polri. Ia menduga ada kemungkinan adanya pemain-pemain PTSL di BPN Bogor Timur.
“Saya sudah mengatakan perkara ini akan saya laporkan bahwa ada kemungkinan pemain-pemain PTSL di BPN Bogor Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika laporan di Polres Bogor terkait pelaku pemalsuan tanda tangan untuk pembuatan PTSL sertifikat atas nama Sujai, maka laporan di Mabes Polri terkait sejumlah persoalan yang terjadi di kantor ATR/BPN Bogor Timur.
Bambang juga mempertanyakan sikap Kepala Kantor ATR/BPN Bogor Timur yang baru yang memberikan opsi tersebut.
“Kenapa Kakan bisa mengatakan seperti itu? Sangat tidak masuk akal. Ataukah sudah ada pihak Sujai yang menemui panitia PTSL di BPN untuk berkata seperti itu? Ini akan saya laporkan di Mabes Polri, sehingga ke depan tidak ada lagi kasus serupa,” pungkas Bambang.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kantor ATR/BPN Bogor Timur maupun pihak Sujai belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Bambang Sibagariang tersebut.











