CIKARANG, Mediakarya – Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat, melaporkan dugaan pungutan liar dan kebocoran retribusi dalam pengelolaan Pasar EPJ di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Laporan itu disampaikan Rohimat berdasarkan hasil penelusuran PMPRI terhadap pengelolaan pasar yang berada di bawah UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi tersebut.
“Pasar EPJ menampung lebih dari 1.500 pedagang yang berjualan di kios maupun di luar kios, los, pelataran, dan kaki lima. Berdasarkan informasi yang kami himpun, terdapat sejumlah penyimpangan serius yang merugikan pedagang dan kas daerah Kabupaten Bekasi,” ujar Rohimat saat ditemui Mediakarya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Pasar Induk Cibitung terbagi dalam dua pengelolaan. Satu bagian dikelola pihak swasta, sedangkan satu bagian lainnya dikelola pemerintah daerah melalui UPTD Wilayah II. Bagian yang dikelola pemerintah daerah itu dikenal masyarakat sebagai Pasar EPJ atau Engineering Powerindo Jaya.
Ada tiga pokok dugaan yang disampaikan PMPRI
Pertama, dugaan pungutan liar harian tanpa karcis.
“Para pedagang di Pasar EPJ dipungut biaya harian yang tidak berdasarkan karcis resmi. Pungutan tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum Forum Komunikasi Pedagang sebesar Rp5.000 per hari,” kata Rohimat.
Selain itu, PMPRI juga menduga ada pungutan oleh oknum petugas UPTD Wilayah II dengan nominal bervariasi, dengan dalih kebersihan, keamanan, dan pungutan lain.
“Di samping itu, terdapat pula pungutan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum petugas UPTD Wilayah II secara berulang dengan nominal yang bervariasi, antara lain dengan dalih kebersihan, keamanan, dan pungutan lainnya, sehingga total keseluruhan pungutan harian per pedagang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000,” ujar Rohimat.
“Pungutan-pungutan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa bukti pembayaran resmi berupa karcis, sehingga patut diduga kuat merupakan tindak pidana pungutan liar,” lanjutnya.
Kedua, dugaan retribusi pedagang lapak tidak masuk kas daerah.
“UPTD Wilayah II hanya mencatat sekitar 700 kios yang ditarik retribusi resmi bulanan. Namun faktanya terdapat lebih dari sekitar 1.500 pedagang yang berjualan di kawasan Pasar EPJ, termasuk pedagang yang menempati los, pelataran, dan kaki lima,” ujar Rohimat.
“Lebih dari 800 pedagang yang berada di luar kios tersebut tidak tercatat sebagai wajib retribusi resmi. Dengan demikian, penerimaan retribusi dari pedagang yang tidak tercatat tersebut diduga tidak masuk ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Ketiga, dugaan tarif retribusi tidak sesuai peraturan daerah.
“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi kios ditetapkan sebesar Rp600.000 per bulan, sedangkan untuk los ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan,” ujar Rohimat.
Namun dalam praktiknya, seluruh kios di Pasar EPJ hanya dikenakan tarif Rp450.000 per bulan, yakni setara dengan tarif los. Terdapat selisih Rp150.000 per kios per bulan yang tidak dipungut sesuai ketentuan.
Dalam laporan itu, PMPRI menyebut pihak-pihak yang patut dimintai keterangan, yakni Kepala UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Safrudin, selaku penanggung jawab pengelolaan Pasar EPJ, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, selaku atasan langsung UPTD Wilayah II, serta pengurus FKP Pasar Induk Cibitung.
PMPRI menduga perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dugaan pelanggaran disiplin ASN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Rohimat mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Bekasi segera memeriksa laporan tersebut.
“Pedagang sudah susah, jangan lagi dipalak dengan dalih kebersihan dan keamanan. Kalau retribusi resmi saja tidak sesuai Perda dan tidak masuk kas daerah, lalu uang rakyat itu ke mana,” ujar Rohimat.
Lebih lanjut, pasar EPJ seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan, bukan ladang pungli yang subur bagi oknum,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD Wilayah II Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, maupun pengurus FKP Pasar Induk Cibitung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Supri)










