“RUU PPP pada pokoknya terdiri atas dua pasal perubahan. Pasal satu memuat 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP. Pasal dua memuat satu ketentuan yang mengatur mengenai keberlakuan undang-undang dan perintah pengundangannya,” ujarnya, dilansir dari antara.
Dalam raker tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Pemerintah mengajukan 362 DIM dalam revisi UU PPP dan berharap segara dibahas bersama Baleg DPR.
Sebanyak 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM yang diusulkan untuk dihapus.(qq)
