JAKARTA, Mediakarya – Kementerian Koordinator Bidang Pangan melaksanakan Kick-Off Sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Satuan Tugas Keamanan Pangan Nasional (SKPN) pada Jumat (21/8/2026).
Kegiatan itu dipimpin Nani Hendiarti, selaku Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan rselon I dan eselon II Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Tugas Keamanan Pangan Nasional, Mufti Mubarok selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Dalam pertemuan tersebut, BPKN menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi kepada Presiden sebagaimana tertuang dalam Surat BPKN Nomor 01/BPKN/REKOM/7/2026 terkait Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
Temuan BPKN
“BPKN menemukan masih adanya persoalan serius dalam keamanan pangan jajanan anak sekolah,” ungkap Mufti
Menurutnya, beberapa temuan utama antara lain masih ditemukannya pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk produk yang mengandung formalin, boraks, Rhodamin B, serta pangan tanpa label atau sumber yang jelas.
Selain itu, kapasitas pengawasan dinilai belum sebanding dengan luasnya permasalahan.
“Kami menilai, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan cakupan inspeksi menjadi tantangan dalam memastikan pengawasan berjalan optimal,” kata Mufti.
Selain itu, BPKN juga melihat kewenangan pengawasan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga masih cenderung terfragmentasi.
Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi pengawasan belum sepenuhnya optimal. Di tingkat daerah, penerapan regulasi dan penegakan keamanan pangan juga belum merata.
Sementara itu, program edukasi keamanan pangan baru menjangkau sekitar 21,8 persen sekolah sehingga masih terdapat kesenjangan dalam literasi dan kesadaran keamanan pangan di lingkungan pendidikan.
Penguatan Sistem Deteksi Dini
“Atas kondisi tersebut, BPKN mendorong agar data dan temuan BPKN dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam sistem deteksi dini serta penentuan prioritas pengawasan keamanan pangan nasional,” ujar dia.
Mufti kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat serta menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan dan kepentingan perlindungan konsumen.
“Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPN juga diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi BPKN dalam memastikan terpenuhinya hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi,” jelas Mufti.
Empat Kelompok Kerja SKPN
Lebih lanjut Mefti mengungkapkan, dalam struktur SKPN telah dibentuk empat Kelompok Kerja. Yaitu Pokja Kajian Risiko Pangan, Pokja Manajemen Risiko Keamanan Pangan, Pokja Risiko Keamanan Pangan, dan Pokja Tanggap Darurat Keamanan Pangan.
Mufti mengatakan, SKPN juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tiga bulan.
“Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan proses pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berjalan secara berkelanjutan,” tutur dia.q
Tiga Usulan Penguatan dari BPKN
Dalam diskusi, Ketua BPKN Mufti Mubarok menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat sistem keamanan pangan nasional.
Pertama, E-Labeling.
BPKN mendorong penguatan akses konsumen terhadap informasi produk pangan secara cepat, mudah, transparan, dan dapat dipahami sehingga konsumen mampu mengambil keputusan secara lebih aman dan sadar.
Kedua, Dashboard Keamanan Pangan yang Terbuka untuk Masyarakat.
Dashboard tidak hanya menjadi instrumen internal Satgas, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kanal publik untuk memperoleh informasi keamanan pangan, menyampaikan pengaduan, serta mendukung penyelesaian sengketa konsumen secara digital melalui pendekatan Online Dispute Resolution (ODR).
Ketiga, Early Warning System (EWS)
BPKN mendorong pembangunan sistem peringatan dini yang mampu mengidentifikasi potensi risiko dan insiden keamanan pangan sejak awal sehingga pemerintah dapat melakukan respons secara cepat sebelum dampaknya meluas.
Ketua BPKN ingatkan keracunan akibat pangan perlu sistem pengaduan yang cepat dan trasnparan
Momentum Penguatan Kolaborasi
Mufti berharap, Kick-Off Sosialisasi SKPN menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam membangun sistem keamanan pangan nasional yang lebih terintegrasi.
Bagi BPKN, penguatan sistem keamanan pangan harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan konsumen.
Dia menilai, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi harus diperkuat melalui edukasi, transparansi informasi, pengawasan berbasis risiko, mekanisme pengaduan yang mudah, serta sistem peringatan dini,” tegasnya.
“Pangan yang aman bukan sekadar kebutuhan masyarakat, tetapi merupakan hak konsumen yang harus dijamin negara. Karena itu, penguatan koordinasi, keterbukaan informasi, dan respons cepat terhadap potensi risiko keamanan pangan harus menjadi prioritas bersama,” ujar Ketua BPKN Mufti Mubarok.
Dengan terbentuknya SKPN, BPKN berharap sinergi lintas sektor dapat semakin kuat sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta perlindungan hak-hak konsumen.
