Menurut Jalih Pitoeng, Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.
Jalih menyatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan Perumda PAM Jaya dalam Tata Kelola Perusahaan dianggap tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama. Adapun pemilihan ini dilakukan melalui penyelenggaraan Market Sounding pada 25 Agustus 2022 lalu.
Perumda PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya Indonesia dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Padahal, Dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, Seluruh aset menjadi milik Perumda PAM Jaya, Namun akibat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Direktur utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin dengan PT Moya Indonesia, Perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.
“Kebijakan Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya Triliunan rupiah atas Pembelian air dari PT Moya Indonesia,” tegas Jalih Pitoeng.
Perjanjian kerja sama ini, yang tertuang dalam dokumen No.049/PAM/K/X/2022 dan No. MI-PAMJAYA/LGL/PJ/22.10/059, disebut-sebut dilakukan tanpa studi kelayakan dan proses lelang. Jalih menduga adanya kongkalikong dan kepentingan tertentu dalam penetapan kontrak.
Dalam perjanjian tersebut diduga kuat adanya kongkalikong dan sarat kepentingan, tidak transparan dan tidak akuntabel. Karena PT Moya selama ini adalah perusahaan kontraktor Pengadaan Barang Jasa di Perumda PAM Jaya.
