Prop.Cecep mengatakan, yang harus dipertimbangkan oleh para kader Golkar adalah bahwa bangsa ini adalah negara hukum. Oleh karenanya setiap kader harus patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Kemudian di dalamnya ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Mahkamah Partai (MP). Jadi kata Prof. Cecep, jika rerjadi perselisihan seharusnya dikembalikan pada aturan internal partai tersebut.
“Itu kan persoalan internal partai. Jadi, alangkah baiknya DPP Golkar, DPD Tingkat I, dan DPD Golkar Kota Bekasi untuk duduk bersama untuk mencari solusi. Di situ bukan bicara siapa menang dan siapa kalah, tapi siapa yang memenuhi syarat-syarat ketentuan partai,” jelas Prof.Cecep.
Dikatakannya, setelah disepakati menurut AD/ART partai, maka DPP Golkar dapat mengambil keputusan siapa yang berhak menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
“Karena saat ini kedua belah pihak saling klaim. Yang A mengklaim dan yang B mengklaim paling berhak memimpin, dan hal itu sangat tidak bagus dalam dinamika Partai Golkar itu sendiri,” katanya.
Dengan segudang pengalaman yang pernah dihadapi dinamika di internalnya, Cecep yakin Partai Golkar dapat mengatasi persoalan kknflik Golkar di Kota Bekasi.
