JAKARTA, Mediakarya – Di tengah kecamuk perang Iran vs Israel-AS dan masih ditutupnya selat Hormuz, tidak lama lagi seluruh umat islam akan merayakan Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Ada perkiraan pemudik sampai 1 juta orang atau 50,60 persen penduduk Indonesia. Menurut Kementrian Perhubungan angka pemudik ini menurun sekitar 1,75% dari survei dan merosot 6,55% dibandingkan realisasi mudik 2025.
Namun di balik itu, daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi serta politik global yang penuh ketidakpastian.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hakam Naja, menilai faktor ini merupakan sebab dari penurunan arus mudik tersebut selain fakator sosial ekonomi.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti terlihat pada kenaikan harga atau yang digambarkan dari inflasi bulanan sebesar 0,68% pada Februari 2026 dibandingkan penurunan harga-harga atau deflasi sebesar 0,15% pada Januari 2026 (BPS, 2026).
“Juga faktor nilai tukar, sekarang yang menyentuh Rp17.000 lebih tinggi dari asumsi di APBN 2026 sebesar Rp16.500. Hal ini menjadikan lonjakan harga barang-barang yang diimpor termasuk makanan, minyak dan gas,” ungkap Hakam dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Sementara, pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa harga BBM tidak naik sampai Idul Fitri dan persediaan aman masih menyisakan pertanyaan.
“Apakah harga BBM setelah Idul Fitri akan naik. Subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, elpiji dan BBM. Kalau harga BBM akan tetap dipertahankan ketika harga minyak naik, maka subsidi mesti diperbesar,” ujanya.
Di sisi lain, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan ‘Indonesian Crude Price’ sempat melonjak sampai USD119,5 per barel. Sementara dalam APBN 2026 harga minyak dipatok pada kisaran USD70 per barel.
Pihaknya menyebut bahwa dampak ekonomi dari perang akan cukup panjang dilihat dari jalan buntuk untuk perdamain kedua belah pihak.
“Bahkan sampai pasca lebaran perlu diantisipasi dengan cermat. Pasca Idul Fitri ketahanan pangan merupakan hal penting untuk dicermati,” ungkap dia.
Sementara saat ini Selat Hormuz yang ditutup dikelilingi oleh negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Padahal pupuk nitrogen diproduksi dari bahan dasar gas alam dan digunakan untuk tanaman pangan yang berkontribusi pada sekitar setengah suplai pangan global.
Diperkirakan kenaikan harga pangan dunia bisa terjadi jika krisis perang di Timur Tengah ini tidak segera berakhir.
Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional ini.
Mengingst beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih kita impor dari luar negeri seperti gandum, kedelai dan gula.
Kondisi fiskal sebelum perang pun sudah berat karene perkiraan defisit sudah sangat lebar dan cenerung menerobos 3 persen.
“Jadi pemerintah tidak boleh main-main dengan fiskal (rating sudah turun karena fiskal berat). Pemerintah tiak punya pilihan harus melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran yang langsung terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, mengurangi pemborosan dan kebocoran,” katanya.
Dia pun menyarankan agar kegiatan seremonial, perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan dan program bekerja dari mana saja (work from anywhere) di pemerintahan lebih efektifkan.
Langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat menjadi salah salah satu wujud keseriusan pemerintah mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif.
“Akan lebih baik jika dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Eselon I dan II. Kebijakan ini akan menghemat dana APBN dan membangkitkan kekuatan serta solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.
