JAKARTA, Media karya – Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mencopot Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin beserta jajaran Jakpro lainnya lantaran tidak bisa menuntaskan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB).
Pria yang akrab disapa Jim ini pun mengaku curiga bahwa polemik Kampung Susun Bayam ini merupakan skenario politik yang sudah disusun sejak KSB diresmikan pada tahun 2022, atau dua hari jelang Anies lengser dari kursi Gubernur DKI. Jim pun menduga Jakpro sampai saat ini masih dipenuhi orang dalam (ordal) Anies yang menjadi bagian dari instrumen pemenangan Pilpres.
“Ini bukan barang baru, kalau memang beritikad baik terhadap warga Kampung Bayam, harusnya Jakpro siapkan dan tuntaskan regulasi atau apapun itu sebelum KSB gunting pita. Jangan kemudian, seolah olah ini sengaja dibiarin sampai akhirnya terkesan warga dizalimi. Jakpro yang cuci tangan, Pj yang kecipratan,” ujar Jim di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Jim menuturkan, persoalan status KSB yang belakangan dijelaskan sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO), mestinya diungkapkan dan dijelaskan ke publik sejak awal. Namun, kata Jim, Jakpro seolah enggan masyarakat tahu duduk persoalan yang sebenarnya.
“Jakpro diam, Iwan Takwin diam, ini ada apa? baru dua atau tiga hari ini dia mau bicara buka sedikit demi sedikit info penting yang bisa meneduhkan publik. Kalau seandainya Jakpro mau bicara di awal, eh ini statusnya bukan buat rusun sewa ya tapi HPPO, warga harus jadi pekerja dulu baru bisa tinggal. Ini sampaikan secara transparan, agar clear,” katanya.
Jim juga mengaku kecewa dengan para pejabat lama Jakpro yang terlibat dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Mestinya, lanjut Jim, mereka mengerti apa latar belakang kunci rumah di KSB belum diserahterimakan ke warga.
“Atau jangan-jangan didesain agar barang ini panjang lalu jadi tema Pilpres nih? Kalau ya demikian, ini parah ini Pj mesti ambil sikap tegas, bersihin Jakpro sekarang juga. Kalau terlambat kasih obat, penyakitnya bisa nular ke BUMD yang lain,” tegas Jim.
Jim juga mengingatkan semua pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membuat manuver aneh-aneh yang dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Apalagi di suasana pemilu semacam ini, Jakarta akan selalu menjadi barometer nasional.
“Kami melihat pun masih banyak pejabat ASN dan BUMD yang cawe-cawe dengan Gubernur lama, atau Capres saat ini ya. Menurut saya harusnya itu tidak terjadi. Mereka mestinya fokus kerja melayani rakyat. Jangan aji mumpung, mumpung masih Pj nih, kerjain aja sekalian. Nah tradisi jelek di ASN DKI,” pungkasnya.(hab)
