JAKARTA, Mediakarya – Persoalan banjir di Jakarta masih menjadi PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan dengan cepat dan pemilahan yang tepat.
Hal itu dikarenakan kondisi geografis penduduk sehingga berdampak pada persoalan akses serta adanya pemukiman masyarakat.
Salah satu yang menjadi contoh, upaya penanganan banjir di Kali Mampang, segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan.
Karena itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai penanganan di wilayah tersebut
membutuhkan waktu panjang dan tidak hanya mengandalkan pengerukan sungai.
“Normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan. Karena itu penanganan banjir di kawasan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Yuke saat meninjau lokasi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (29/10/2026).
Yuke mengungkapkan permukiman padat di tengah kawasan gedung bertingkat dan pusat bisnis membuat akses menuju sungai terbatas.
Kondisi itu, sambung Wabendum DPP PDI-P menyulitkan mobilisasi alat berat untuk melakukan pengerukan sehingga normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan.
“Hal ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa mengurangi banjir, tetapi sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek,” bebernya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu mengatakan, penanganan banjir juga perlu dilakukan dari hulu. Salah satunya melalui pembangunan tampungan air seperti Embung Kebagusan.
Tampungan air tersebut, diharapkan dapat menahan aliran air dan mengendalikan debit yang masuk ke Kali Mampang serta Kali Krukut.
“Diharapkan dapat menahan aliran air dan mengendalikan debit yang menuju Kali Mampang serta Kali Krukut,” ujarnya.
Selain pembangunan tampungan air, Yuke mengusulkan penataan permukiman di bantaran kali dengan menyediakan hunian layak bagi warga terdampak.
Penataan tersebut diperlukan untuk membuka ruang bagi normalisasi sungai dan pembangunan tampungan air yang lebih besar sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan.
“Dengan begitu penanganan banjir tidak hanya berfokus pada pengerukan sungai. Tetapi juga memperhatikan kondisi permukiman yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan normalisasi,” ujarnya.
Politisi yang dikenal low profil itu juga menegaskan, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani banjir melalui koordinasi dan perencanaan yang matang.
Meski demikian, target penyelesaian normalisasi di kawasan tersebut belum dapat dipastikan karena masih menghadapi berbagai kendala.
“Dengan koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang, kami yakin masalah banjir ini bisa diselesaikan secara bertahap,” ungkapnya.(dri)
