JAKARTA, Mediakarya – Pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama di RW 010, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, dikeluhkan warga karena berdampak pada terputusnya akses jalan menuju permukiman. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan keluar masuk rumah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menanggapi keluhan itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengevaluasi perusahaan pelaksana proyek normalisasi tersebut.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Bunda Neneng itu menegaskan, warga pada dasarnya tidak menolak program normalisasi kali yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pelaksanaan proyek harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama ketersediaan akses keluar masuk permukiman.
Menurut Neneng, aktivitas alat berat jenis ekskavator dalam proses pengerjaan normalisasi berdampak pada terputusnya akses jalan warga. Akibatnya, masyarakat kesulitan menjangkau jalan utama.
“Masyarakat di sekitar normalisasi Kali Cakung Lama bukannya antipati dengan pembangunan. Mereka mendukung pembangunan untuk kepentingan rakyat, tetapi hak akses masyarakat juga harus diperhatikan. Sekarang mereka tidak bisa keluar dari rumah karena akses jalannya terputus,” ujar Neneng saat berbincang dengan wartawan, Selasa (10/11/2026).
Bunda Neneng mengatakan, persoalan tersebut telah berlangsung sekitar dua pekan. Selain akses jalan yang terputus, warga juga mengeluhkan gangguan pasokan air bersih.
Keluhan masyarakat itu telah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas SDA. Dalam rapat tersebut, pihak dinas menyampaikan telah meminta keterangan kepada perusahaan pelaksana dan akan melakukan evaluasi untuk mencari solusi atas persoalan yang dialami warga.
“Saya tadi sudah sampaikan dalam rapat kerja Komisi D dengan Dinas SDA. Tolong dicarikan solusinya karena akses jalan masyarakat di RW 010 Sukapura dan Pegangsaan terdampak sehingga warga tidak bisa keluar dari rumah,” ungkapnya.
Neneng menilai perusahaan pemenang tender sekaligus pelaksana proyek seharusnya telah memperhitungkan dampak pekerjaan terhadap aktivitas masyarakat. Termasuk menyiapkan jalur alternatif atau akses sementara agar warga tetap dapat beraktivitas dengan aman dan lancar.
“Seharusnya perusahaan yang mendapatkan kegiatan itu sudah memikirkan bagaimana kalau normalisasi dilakukan, masyarakat mau ke mana. Dinas SDA tinggal mengontrol dan melihat keluhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Neneng berencana mengajak perwakilan Dinas SDA untuk mendampinginya dalam kegiatan reses mendatang di wilayah Sukapura. Melalui kegiatan tersebut, dinas diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada warga sekaligus membahas solusi atas terputusnya akses jalan akibat pekerjaan normalisasi.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pelaksana. Terlebih, normalisasi Kali Cakung Lama merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang pengerjaannya berlangsung secara multiyears hingga 2028.
Neneng juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahapan normalisasi berikutnya. Pekerjaan direncanakan berlanjut hingga kawasan Sungai Begok, termasuk wilayah Kelurahan Cilincing dan Semper Timur.
“Ke depan mudah-mudahan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan bisa belajar dari kejadian di RW 010 Sukapura dan Pegangsaan. Jangan sampai normalisasi berjalan, tetapi masyarakat justru kehilangan akses untuk beraktivitas,” pungkasnya. (dri)
