JAKARTA, Mediakarya – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk peraifan Natuna, dekat Laut China Selatan. Kapal-kapal tersebut, dinilai mengganggu aktivitas pertambangan kapal Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, mengatakan, bia dilihat dari pantauan radar atau pantauan dari Puskodal sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China.
Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar.
Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan.
Menanggapi masuknya ribuan kapal milik Cina, Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021).
Lebih lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Untuk itu, Puan meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Sebab, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka. (dji)