MAKASSAR, Mediakarya — Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Prof. Hafid Abas, menegaskan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi tuduhan yang dialamatkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi.
Prof. Hafid mengingatkan bahwa tuduhan yang belum terbukti secara hukum tidak boleh langsung membentuk opini publik yang menghakimi, karena berpotensi merugikan individu sekaligus mencederai integritas institusi pendidikan tinggi.
“Ketika tuduhan yang belum terbukti menghantam seorang pemimpin perguruan tinggi, yang dirugikan bukan hanya individu, tetapi juga integritas seluruh institusi akademik. Prinsip praduga tak bersalah harus ditegakkan,” ujar Prof. Hafid dalam wawancara, Selasa (21/1/2026).
Soroti Dampak Opini Publik terhadap Dunia Akademik
Menurut Prof. Hafid, pembiaran opini publik yang dibangun tanpa dasar bukti yang kuat merupakan praktik berbahaya. Ia menilai, kegaduhan yang muncul dapat mengganggu stabilitas dan iklim akademik di lingkungan UNM.
“Membiarkan tuduhan yang belum terbukti memengaruhi opini publik bukan hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus,” katanya.
