JAKARTA, Mediakarya – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat kelembagaan pengawasan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang direncanakan akan menjadi Ibu Kota Negara Baru.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksda TNI Adin Nurawaluddin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan, peningkatan kelembagaan tersebut juga merupakan respons terhadap dinamika pengawasan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya terkait pengoperasian alat tangkap yang memicu konflik nelayan serta pemanfaatan ruang laut.

“Untuk merespons dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan kelembagaan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP. Kami berencana untuk tingkatkan selevel Stasiun (Eselon III),” ujar Laksda TNI Adin Nurawaluddin.

Dikutip dari antara, Adin menambahkan di wilayah Kalimantan Timur ini permasalahan di bidang pengawasan juga masih cukup kompleks. Selain berhadapan dengan masih maraknya pengoperasian alat tangkap cantrang dan nelayan andon yang berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan, juga terdapat permasalahan terkait pengelolaan kepiting, serta pemanfaatan ruang laut.

Ia memaparkan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan sektor kelautan dan perikanan, termasuk kabel/pipa bawah laut, pencemaran perairan serta distribusi hasil perikanan secara ilegal.

Baca Juga:  Airlangga Sampaikan Update Koalisi at Ini bukan hanya bicara presiden, ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini. Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan soal koalisi Partai Golkar saat silaturahmi ke kediaman politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis malam. "Tentu saya sampaikan update koalisi yang sedang dibangun oleh Golkar, tentu Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar wajib bagi saya untuk menyampaikan update dari apa yang dkerjakan Golkar," kata Airlangga di kediaman Jusuf Kalla, Kamis. Pada kesempatan itu Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa membangun koalisi adalah hal yang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras. "Tentu ini ada suatu pikiran. Akan tetapi, dalam praktik politiknya, tentu tidak mudah untuk menyatukan semua. Ide ini bagus, tetapi pelaksanaan secara riilnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras," ujar JK. JK juga mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal bagaimana Golkar menyambut pemilu, tidak hanya Pilpres 2024, tetapi juga pemilu anggota legislatif. "Selalu kami bicarakan bagaimana Partai Golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik nanti. 'Kan ini bukan hanya bicara presiden, ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini," ujarnya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi kediaman politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam. Airlangga tiba di kediaman JK sekitar pukul 20.45 WIB dengan ditemani istrinya, Yanti Airlangga. Kedatangan Airlangga bersama istrinya disambut oleh Jusuf Kalla dengan didampingi oleh istrinya Mufidah Jusuf Kalla. Pertemuan kedua tokoh Partai Golkar tersebut selesai pada pukul 22.02 WIB. (q2Golkar Saat Silaturahmi dengan JK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan harapannya agar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Timur ini dapat diperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Budisatrio juga menyampaikan agar sejalan dengan Proyek Ibu Kota Negara (IKN), KKP juga mempersiapkan penguatan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur.

“Perlu mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan dan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung serta alokasi anggaran untuk mendukung status kelembagaan,” ujarnya.

Untuk diketahui, di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan, selama tahun 2021 telah melakukan penangkapan terhadap 14 pelaku pencurian ikan, di mana dua di antaranya merupakan kapal berbendera Malaysia.

Stasiun PSDKP Tarakan bersama Kejaksaan Negeri setempat juga melakukan pemusnahan terhadap 9 ponton/rumpon dan 21 alat tangkap jaring trawl.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan akan terus meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi pengawasan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.(qq)