Kemudian, Idham memaparkan ketentuan terkait dengan akses Sidakam bahwa KPU RI akan memberikan akses Sidakam, terutama terkait dengan akses terhadap data laporan dana kampanye di dalamnya kepada sejumlah pihak.
Pihak-pihak tersebut adalah Bawaslu pada setiap tingkatan, lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (q2)
