NIAS SELATAN, Mediakarya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TOHO TNR secara resmi melayangkan teguran hukum (somasi) kepada Bupati Nias Selatan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial atas dugaan penyelenggaraan roda pemerintahan yang dinilai sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
Ketua LBH TOHO TNR, Advokat Reminisir Harita, S.H., menyatakan bahwa teguran hukum tersebut menyoroti dua kebijakan utama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta melanggar peraturan perundang-undangan.
Reminisir Harita menyampaikan penilaian itu kepada wartawan pada, Sabtu (14/11/2026), Persoalan pertama berkaitan dengan pengangkatan Kepala Inspektorat, Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Selatan sejak 4 Mei 2026. Menurut Reminisir, rangkap jabatan tersebut diduga menciptakan konflik kepentingan karena fungsi pengawasan internal menjadi tidak independen.
“Bagaimana mungkin Inspektorat yang seharusnya mengaudit kebijakan Sekda justru berada di bawah kendali yang sama. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,” ujar Reminisir dalam keterangannya.
Selain persoalan rangkap jabatan, durasi masa jabatan Amsarno sebagai Pj Sekda juga dipersoalkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 91 Tahun 2019, masa jabatan Pj Sekda akibat kekosongan jabatan karena pejabat sebelumnya pensiun dibatasi paling lama tiga bulan.
Dengan demikian, masa jabatan Pj Sekda seharusnya berakhir selambat-lambatnya pada 4 Agustus 2026 dan digantikan oleh Sekda definitif. Namun, Bupati Nias Selatan dinilai mengabaikan aturan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pj Sekda menjadi enam bulan, lalu menunjuk kembali Amsarno sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda selama 15 hari.
Sorotan kedua dalam somasi tersebut adalah Dugaan kebijakan pemberian bantuan hibah fasilitas pembangunan gedung kepada institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Reminisir menilai kebijakan ini berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan serta penegakan hukum di daerah.
“Bagaimana mungkin Aparat Penegak Hukum melakukan pengawasan secara profesional jika terus diberikan hibah atau bantuan fasilitas pembangunan gedung. Praktik ini merupakan bentuk pelemahan penegakan hukum,” tegas Reminisir.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mengabaikan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta kepala daerah menghentikan pemberian dana hibah atau fasilitas kepada Kejaksaan dan Polri. Menurutnya, kedua institusi tersebut telah mendapatkan pembiayaan operasional dan belanja dari APBN, sehingga bantuan dari pemerintah daerah rentan menimbulkan konflik kepentingan.
Melalui teguran hukum ini, LBH TOHO TNR turut mendesak DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan mempertanyakan kebijakan Bupati tersebut. Terlebih, rekomendasi hasil hak angket DPRD pada tahun 2025 lalu disebut belum dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
Reminisir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum lebih lanjut apabila somasi ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
“Apabila teguran hukum ini tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan melaporkannya kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum, serta mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (Nan)
