KOTA BEKASI, Mediakarya – Jelang pemilihan kepala daerah Kota Bekasi, konstelasi politik di daerah penyangga Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menarik untuk diikuti.
Betapa tidak, sejumlah politisi mulia bermanuver guna mendapatkan legitimasi untuk mendapatkan tiket maju sebagai bakal Calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang.
Namun dari sejumlah manuver yang dilakukan oleh segelintir politisi sayangnya tidak menakar realitas politik yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, upaya yang dilakukannya hanya menuai cibiran dari kader militan di partainya.
Seperti baru-baru ini dilakukan oleh Faisal, salah satu kader Golkar Kota Bekasi yang melakukan konsolidasi dengan bakal calon Wali Kota dari PDIP Tri Adhianto.
“Kami ini kader dan struktur partai Golkar. Masyarakat Kota Bekasi tidak banyak tahu siapa Faisal. Dan kapasitasnya sebagai apa kehadirannya di dalam pertemuan tersebut. Berbicara etika dan moral seharusnya yang memiliki kewenangan untuk menjalin komunikasi politik adalah ketua DPD,” kata salah satu kader militan Partai Golkar Kota Bekasi Hasbiallah, Kamis (18/7/2024).
Hasbi pun menyebut bahwa Faisal tengah berselancar di tengah komunikasi politik yang sedang dibangun oleh DPP Golkar hingga kepengurusan tingkat PK yang ada di Kota Bekasi.
“Berbicara survei saja Faisal di posisi paling buncit. Kemudian dia juga maju bukan karena kompetensi diri melainkan ada yang mengendors. Jika ini terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar itu sendiri,” katanya.
Jika Faisal memaksakan diri untuk menuruti ambisinya maju di pilkada Kota Bekasi, ia memastikan struktur partai tidak akan mendukungnya.
Menurut dia, Faisal dikenal hanya di pondok gede. Selain itu, kiprahnya di Golkar dinilai tidak menonjol.
Hasbi mengatakan, bahwa secara pribadi apa yang dilakukan Faisal sepanjang baru sebatas silaturahmi masih wajar.
“Namun jika kunjungan itu membawa misi partai apalagi bicara komitmen koalisi itu jelas melanggar norma dan etika dalam berpolitik,” kata Hasbi
Sebab, kata dia, untuk menentukan arah koalisi itu ranahnya DPP, bukan sahwat ambisi perseorangan kemudian mengatasnamakan partai politik.
“Jika Faisal mengatasnamakan partai maka itu merupakan pikiran sesat. Sebab selama ini struktur partai belum menentukan sikap dengan siapa berkoalisi. Namun jika merujuk pada koalisi nasional maka kita mash berpegang teguh pada Koalisi Indonesia Maju (KIM),” katanya.
Oleh karena itu, Hasbi mendorong agar DPP mengambil langkah tegas terhadap kader yang membangkang terhadap keputusan partai.
“Langkah kawan-kawan yang mendahului keputusan partai tentunya diragukan Ideologi kepartaiannya dan perlu mendapatkan sanksi berat,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Golkar tengah menjaring beberapa bakal calon Wali Kota Bekasi. Dari sejumlah nama yang telah diajukan ke DPP Golkar, di antaranya Kusnanto Saidi yang saat ini menjabat dirut RSUD Kota Bekasi.
Kedua, Abdul Rasyad Irwan Siswandi (Mantan Ketua KONI Kota Bekasi) ketiga Ade Puspitasari (Ketua DPD Golkar Kota Bekasi), keempat Nofel Saleh Hilabi (kader Golkar), dan yang kelima Faisal (anggota DPRD Kota Bekasi). (Hb)
