JAKARTA, Mediakarya – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ada solusi yang menyeluruh terkait penyelesaian pasokan batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin, Menko Luhut meminta tim lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN, untuk menyiapkan solusi jangka menengah terkait DMO batu bara.

“Untuk solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan Hari Operasi (HOP) PLTU PLN dan IPP (perusahaan listrik swasta) pada bulan Januari, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis,” kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan laporan perkembangan dari PLN, di mana untuk memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP) diperlukan pasokan batu bara sebesar 16,2 juta MT (Metrik Ton).