“Pada prinsipnya, PPID melakukan pengelolaan informasi tidak hanya front office di meja pelayanan informasi dan website maupun aplikasi tapi juga terhadap back office pengelolaan informasi yakni bagaimana unit kerja menunjang pengelolaan informasi,” kata Tria yang juga Senior Consultant Magnitude Indonesia.
Ada perbedaan pada Webinar Series ke-43 ini dibandingkan dengan webinar-webinar sebelumnya yang diselenggarakan oleh Magnitude Indonesia bersama dengan Magnitude Institute of Transparency, yaitu interaksi antar perwakilan PPID di pusat maupun di kantor wilayah. Business Manager Magnitude Indonesia, yaitu Handiyono Aruman mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui permasalahan setiap badan publik dalam menghadapi Monitoring & Evaluasi (Monev) 2024.
“Jadi kita lakukan dengan sistem seperti ini adalah untuk mengedukasi mereka (badan publik) dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik” ujar Handiyono Aruman.
Di akhir webinar tersebut, juga terdapat pemberitahuan tentang Coaching Clinic bagi para Badan Publik yang ingin berkonsultasi terkait pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) monitoring & evaluasi keterbukaan informasi publik 2024. Webinar yang diselenggarakan Magnitude Indonesia bersama dengan Magnitude Institute of Transparency via Zoom Meeting tersebut diikuti oleh 60 peserta dari jajaran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) Kementerian/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lemabaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Rumah Sakit, Universitas dan Pemerintah Daerah. (hab)
