Menurut Mokh Najih, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, Kapolri menawarkan solusi yang perlu jadi pertimbangan untuk menyelesaikan polemik TWK.
“Kami menghormati dan menyambut baik adanya permintaan Kapolri menerima atau menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN (aparatur sipil negara, Red.) di Polri. Kapolri telah menawarkan suatu solusi atas masalah ini,” kata Mokh Najih, yang dilansir dari antara.
Walaupun demikian, Ketua Ombudsman RI menegaskan tawaran itu tetap masih bergantung pada kesediaan pegawai KPK yang masa kerjanya akan berakhir pada 30 September 2021. Keinginan Kapolri juga menunggu persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo, ucap Mokh Najih.
Terkait tawaran Kapolri itu, Mokh Najih menyampaikan Ombudsman tetap akan memastikan para terlapor, yaitu KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan rekomendasi Ombudsman.