JAKARTA, Mediakarya – Penyaluran bantuan sosial (bansos) 2026 banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan perubahan mendadak status ekonomi masyarakat yang tercantum dalam desil.
Pengamat perkotaan, Sugiyanto meminta pemerintah perlu memastikan penggunaan desil dalam penyaluran bansos tidak diterapkan secara terlalu kaku.
Menurutnya, desil memang penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan seseorang atau keluarga berhak mendapatkan perlindungan sosial.
“Desil penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya penentu apakah seseorang atau keluarga berhak memperoleh perlindungan sosial,” ujar Sugiyanto dalam keterangan nya, Kamis (20/8).
Menurut pria yang akrab disapa SBY ini, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan data. Seseorang yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap, misalnya, dapat tiba-tiba kehilangan pekerjaan.
Begitu pula keluarga dapat menghadapi kematian pencari nafkah, bencana, sakit berat, disabilitas, bertambahnya beban tanggungan, maupun kehilangan sumber penghasilan.
Dalam kondisi tersebut, kata SGY, posisi desil yang tercatat dalam basis data belum tentu langsung menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang sebenarnya.
“Karena itu, desil seharusnya menjadi instrumen untuk menentukan prioritas, bukan vonis tunggal atas kondisi sosial-ekonomi seseorang,” tegasnya.
SGY menilai kehadiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN telah mengarahkan integrasi data dengan memperhatikan akurasi, interoperabilitas, pemutakhiran, serta sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
DTSEN, lanjut dia, menjadi sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi.
“Pemerintah kini memiliki fondasi data yang lebih terintegrasi untuk menentukan sasaran program. Namun, data nasional yang baik tetap harus mempunyai mekanisme koreksi yang baik,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam sistem DTSEN, desil merupakan peringkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial-ekonomi. Terdapat 10 desil yang menggambarkan kelompok kesejahteraan masyarakat secara berurutan, dengan Desil 1 sebagai kelompok 10 persen terbawah dan Desil 10 sebagai kelompok 10 persen teratas.
Menurut SGY, desil juga bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak memahami desil secara sederhana, seolah-olah Desil 1 sampai 4 otomatis menerima seluruh bansos, sementara Desil 6 sampai 10 otomatis tidak berhak memperoleh bantuan apa pun.
“Penentuan penerima tetap bergantung pada kriteria masing-masing program. Artinya, desil tidak boleh dipahami sebagai satu pintu untuk seluruh program perlindungan sosial,” jelasnya.
SGY menambahkan, prinsip tersebut penting karena setiap program memiliki tujuan dan kelompok sasaran yang berbeda.
“Dengan demikian, seseorang yang tidak menjadi prioritas dalam satu program belum tentu tidak memenuhi persyaratan untuk program perlindungan sosial lainnya,” pungkasnya. (dri)
