Tiga hakim MK lainnya dipilih Presiden, dan tiga lagi oleh Mahkamah Agung (MA). Bisa jadi, kata Ujang, delapan partai itu mendeteksi ada upaya dari PDIP memengaruhi hakim MK untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Pengaruh PDIP tentu besar karena merupakan partai penguasa saat ini.
“Karena itu, untuk membatasi atau menolak pengaruh-pengaruh tersebut, akhirnya delapan partai itu suka tidak suka harus melakukan gerakan bersama, perlawanan bersama. Mereka berupaya melawan pengaruh (PDIP) yang ingin sistem proporsional tertutup kembali diterapkan,” ungkap Ujang, dikabarkan dari republika.
Ujang menjelaskan, perang pengaruh antara delapan partai parlemen versus PDIP ini sangat mungkin mempengaruhi pertimbangan sejumlah hakim MK, yang pada akhirnya mempengaruhi putusan MK. Sebab, hakim MK adalah manusia biasa yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu.
