Plt Kades Lambangsari Akan Profesional Jalani Tugas Yang Ditujukan Kepadanya

- Editor

Senin, 12 September 2022 - 13:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala Desa (Kades) Lambang dari, Sopyan Hadi

Plt Kepala Desa (Kades) Lambang dari, Sopyan Hadi

KAB.BEKASI, Mediakarya – Pasca ditetapkannya Kades Lambangsari sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, proses pelayanan di kantor desa tetap berjalan normal.

Berdasarkan Peraturan Bupati dengan Nomor HK.02.02/Kep.418.DPMD/2022, tentang pemberhentian kepala Desa, Pipit Haryanti sebagai kepala desa, dan mengangkat Sekretaris Desa (Sekdes), Sopyan Hadi sebagai Plt Kepala Desa Lambangsari, kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Hal itu tertuang berdasarkan pengangkatan dengan Nomor: PM.05.01 / 2675-DPMD/2022 tertanggal 09 September 2022 di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bekasi.

Di hari pertamanya sebagai Plt Kepala Desa Lambangsari, Sopyan memiliki beberapa agenda yaitu tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun Pemda.

“Tentunya saya akan tetap meminta pendapat dengan organisasi diatas saya, dan sebagai Plt tentunya harus berkoordinasi terkait dengan kebijakan-kebijakan mana yang boleh saya ambil dan yang perlu koordinasi, agar pelayanan di kantor desa tetap berjalan sebagaimana biasa,” ungkapnya pada Senin (12/09/22).

Lebih lanjut, Sopyan menuturkan bahwa keberadaannya sebagai Plt yang ditunjuk oleh Pj Bupati, ia akan melaksanakan sesuai dengan kapasitasnya.

Baca Juga:  Bangunan Baru SMPN 6 Setu Dikritik Warga

Terkait dengan isu yang beredar di tengah masyarakat, dirinya tidak terlalu ambil pusing. Karena apa yang ia lakukan merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kebijakan dan kewenangan saya terbatas, tidak perlu ada yang dikhawatirkan oleh pihak lain, dan tentu saya juga akan sesuai dengan fungsi saya nanti keputusan ada di Pj Bupati,” tukasnya.

Sekedar diketahui, bahwa Kades Lambangsari Pipit Heryanti, tersandung kasus dugaan pungli PTSL di wilayahnya sebesar 466 juta rupiah, oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kejaksaan melakukan penahanan kepada bupati cantik itu selama 20 hari.

Pasca penetapannya sebagai tersangka, praktis di kantor Desa tidak ada pimpinan dan kemudian Sopyan Hadi yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) ditunjuk mengantikan Pipit sebagai Plt Kades.

Namun, penunjukan yang dilakukan oleh Bupati itu menuai pro dan kontra di beberapa kalangan. Sopyan menunjukkannya dengan kerja sebagaimana fungsinya sebagai Plt. (Mme)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 
LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Jalan Menuju Kampung Pajajaran Desa Kuta Bogor, Kini Dapat Dilalui Roda Empat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

Minggu, 15 November 2026 - 14:09 WIB

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 

Sabtu, 14 November 2026 - 19:44 WIB

LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 13:31 WIB

Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB