Selain itu, kebijakan hilirisasi mineral diproyeksikan meningkatkan kebutuhan listrik sektor industri, khususnya di Sulawesi dan Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai 62 GW pada 2035, dengan tenaga air dan surya sebagai kontributor utama. Pemerintah juga merencanakan pengoperasian PLTN berkapasitas 250 MW pada 2032.
Diskusi forum turut diperkaya oleh pandangan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina Energy Institute yang menyoroti keterkaitan kebijakan energi dengan pembangunan nasional, diplomasi energi, dan transformasi sektor energi.
Perwakilan DEN lainnya, Tubagus Nugraha, menegaskan bahwa transisi energi harus dipahami sebagai transformasi sistemik, bukan sekadar peralihan sumber energi. “Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Karena itu, transisi energi harus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada perencanaan yang realistis dan implementatif, termasuk reformasi subsidi energi, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip transisi berkeadilan agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
