JAKARTA, Mediakarya – Pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan kini berada pada jalur yang jelas dan terarah, sejalan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo serta arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa RDF Rorotan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen strategis pengelolaan sampah yang harus dijalankan secara hati-hati, bertahap, dan patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Sejak awal munculnya keluhan warga terkait bau, Gubernur Pramono secara tegas menyampaikan bahwa masalah tersebut tidak bersumber dari teknologi RDF, melainkan dari aspek hulu, khususnya sistem pengangkutan sampah dan kondisi bahan baku yang belum memenuhi standar. Karena itu, arah kebijakan yang diambil bukan menghentikan RDF, melainkan membenahi sistem pendukungnya.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai arah kebikakan ini menunjukkan konsistensi kepemimpinan dan kejelasan tata kelola.
“Arahan Gubernur Pramono sangat jelas, RDF tetap berjalan, tetapi dengan prasyarat teknis dan lingkungan yang ketat. Ini sejalan dengan prinsip kebijakan publik modern, yaitu memperbaiki sistem, bukan mematikan solusi,” ujar Sugiyanto dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Kata pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini sebagai bentuk kehati-hatian, Gubernur Pramono menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menghentikan sementara operasional uji coba RDF pada November 2025. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh perbaikan, terutama penyediaan truk sampah tipe compactor dan pencegahan tumpahan air lindi selama transportasi, dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menegaskan bahwa RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis nasional dalam pengendalian timbulan sampah Jakarta yang mencapai ribuan ton per hari.
Menteri meminta agar RDF segera dioperasikan secara optimal hingga mencapai kapasitas desain 2.500 ton per hari, dengan tetap memenuhi baku mutu lingkungan. Menurut Sugiyanto, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci keberlanjutan RDF Rorotan.
“Dengan arah kebijakan yang konsisten dari Gubernur Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, pengoperasian RDF Rorotan kini menjadi contoh implementasi kebijakan lingkungan yang terukur. RDF dijalankan bukan dengan pendekatan pemaksaan, melainkan melalui tahapan teknis, pengawasan ketat, dan dialog sosial yang berkelanjutan,”beber SGY.
SGY optimis selama Pemprov DKI tetap berada di jalur arahan ini, RDF Rorotan bukan hanya layak beroperasi.
“Tetapi justru menjadi model pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan,” pungkas Sugiyanto. (dri)
